Kamis, 28 Februari 2013

Industri Pertahanan Butuh Kepastian Pemerintah

Panser Anoa (Foto Bronco1978)

Jakarta | Pemerintah dinilai tidak mempunyai komitmen yang kuat terhadap penyerapan alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang diproduksi industri pertahanan dalam negeri.

"
Idealnya sudah bisa memperkirakan berapa jenis dan berapa banyak alutsista yang akan dibuat sampai 2024 karena mereka sudah punya perencanaan postur sampai 2024," ujar Pengamat Militer Andi Widjajanto di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Kamis (28/2).

Namun, kenyataan di lapangan lebih kental dengan politik anggaran tahunan yang membuat tidak terwujudnya efisiensi dalam skala ekonomi produksi. Akibatnya, industri pertahanan dalam negeri sulit untuk menetapkan efekifitas produksi alutsista dalam skala besar.


"
Industri pertahanan kesulitan mengembangkan kapasitas produksi optimal jangka menengah dan jangka panjang. Semua industri tentu menginginkan kapasitas produksi memengah dan jangka panjang sehingga investasi akan lebih efisien," katanya.

Dalam postur pertahanan yang ditetapkan pada periode 2007-2024, pemerintah sudah mempunyai pedoman pemesanan senjata ke industri pertahanan.


Sebagai contoh, sistem armada terpadu Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut sampai 2024 membutuhkan 174 kapal dari berbagai jenis. Sedangkan Angkatan Udara membutuhkan 10 skuadron dan Angkatan Darat setidaknya membutuhkan 120 main battle tank.


"
Rencana ini sudah ada hanya belum terwujud menjadi kontrak kerja ke industri pertahanan sehingga mereka belum bisa dengan sistematis mengembangkan kapasitas prouduksi," katanya.

Direktur Utama PT Pindad Adik A Sodersono juga mengeluhkan hal yang sama menyangkut ketidakpastian permintaan alutsista dari pemerintah. Misalnya, pemerintah sempat menyatakan minatnya untuk membuat 500 kendaraan lapis baja jenis Anoa yang diproduksi PT Pindad.


"
Anoa dulu dibilangnya mau bikin 500. Posisi saya saat itu sudah bisa punya alat pemotong baja (laser cutting) sendiri, punya enginer dan kontraknya lebih murah tapi dikasih 150 juga enggak jelas," ungkapnya.

Kejadian sama berlaku saat Pindad berinisiatif mengembangkan bom untuk pesawat tempur F-16 yakni MK-82. Sudah berjalan 10 tahun sejak diproduksi namun belum ada pembelian dari pemerintah.
 

"Kalau kita mau serius bangun industri pertahanan kayak Malaysia lah. Dia kalau mau beli senjata M4 dikasih tahu industri pertahanannya mau order 120 ribu pucuk. Nah kalau seperti itu kita bisa hitung biaya produksinya. Kalau dikasih tahu pengembangan industri lebih mudah," ungkapnya. (Anshar Dwi Wibowo/Ray)

 Industri Pertahanan Memerlukan Teknologi Tinggi 

Rantis 4x4 (Foto Kenyot10)
Industri pertahanan merupakan salah satu sektor industri strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak yang berkepentingan dalam pengembangannya. Pasalnya, ciri utama sektor industri pertahanan adalah keberadaan teknologi tinggi serta inovasi yang melekat dalam setiap tahapan proses produksinya.

"
Keberadaan industri pertahanan nasional tersebut apabila mendapatkan porsi pengembangan serta dukungan yang lebih besar maka dapat menjadi lebih kuat yang pada akhirnya mampu bersaing dengan industri sejenis dari negara-negara lainnya. Untuk itu, penguasaan terhadap teknologi terkini mutlak diperlukan agar tidak tertinggal dari negara-negara lainnya," kata Sekjen Kementerian Perindustrian, Ansari Bukhari, di Jakarta, Kamis (28/2).

Lebih lanjut, Ansari mengatakan, inovasi dan improvisasi terhadap produk juga diperlukan secara terus menerus yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang digunakannya. Pada era globalisasi dan modernisasi seperti sekarang ini, semua bangsa di dunia berusaha untuk mengejar ketertinggalan dengan bangsa lainnya melalui penerapan teknologi yang diimplementasikan dalam setiap pembangunannya.


"
Hal ini mengandung makna bahwa penguasaan teknologi menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi sehingga harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaannya. Begitu juga dengan industri pertahanan kita, penguasaan teknologi menjadi kunci bagi keberhasilan pengembangannya karena dari waktu ke waktu aplikasi teknologi semakin dibutuhkan," ujar dia.

Oleh karena itu, lanjut Ansari, dalam pengembangan industri pertahanan tanpa memperhitungkan adanya kemajuan teknologi hanya akan berjalan di tempat.


"Penting bagi suatu industri pertahanan yang ada di Indonesia untuk dapat memenuhi kebutuhan yang ada sehingga pertahanan dan keamanan nasional dapat terjamin. Untuk dapat mengembangkan sektor ini melalui teknologi, diperlukan dukungan dan keberpihakan semua lini," ucapnya.

 Industri Pertahanan Memerlukan Lembaga Keuangan 

Rompi Anti Peluru Lokal (Foto Berita HanKam)

Mantan Menteri Perindustrian dan Menko RI Periode 1983-1999, Hartarto Sastrosoenarto, menilai, pemerintah perlu mendirikan lembaga keuangan guna membiayai industri pertahanan milik negara.

Pernyataan Hartarto itu menanggapi terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan memberikan jaminan pembelian alutsista oleh pemerintah. UU ini bertujuan untuk kemandirian alutsista, sehingga kondisi industri pertahanan di matra darat, laut, maupun udara mampu memenuhi kebutuhan. Apabila industri dalam negeri belum mampu, perlu dilakukan alih teknologi ataupun 
trade off dan dapat pula dengan pembelian lisensi.

"
Pemerintah menetapkan kerangka pembiayaan jangka panjang untuk industri pertahanan milik negara melalui APBN. Dimungkinkan untuk membiayai kegiatan tersebut melalui lembaga keuangan, karena kita tidak memiliki bank semacam Bapindo tempo dulu. Negara-negara tetangga kita seperti Malaysia, India, Thailand memiliki bank tersebut," kata Hartarto di Jakarta, Kamis (28/2).

Dalam UU tersebut, lanjut Hartarto, pemerintah juga berkewajiban menyuntikkan dana kepada industri pertahanan milik negara jika industri tersebut memiliki kendala finansial.


"
Disarankan agar pemerintah memberi dana kepada lembaga keuangan yang perlu didirikan, dimana dana tersebut digunakan untuk pemberian kredit jangka panjang dengan bunga yang rendah kepada industri pertahanan dan industri dasar lainnya. Tiap tahun dimasukkan modal baru, sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh industri pertahanan dan industri dasar lainnya," ujar dia.

Sementara itu, seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi, selain sumber daya manusia sebagai faktor dominan dalam suatu sistem pertahanan, riset dan engineering dalam teknologi persenjataan menjadi faktor yang menentukan kewibawaan sistem pertahanan suatu negara. Beberapa hasil riset produk pertahanan telah dan akan dikembangkan oleh industri pertahanan dalam negeri antara lain produk alutsista, seperti kapal cepat rudal, kapal fregat, kapal siluman, roket, panser, pesawat tempur KFX/IFX generasi 4,5, senjata serbu dll. Selain itu, juga produk non alutsista, seperti radar, alat komunikasi, rompi dan helm anti peluru, parasut untuk perorangan, parasut untuk barang dan parasut untuk pesawat, pesawat drone/nirawak, dan sebagainya.


"Karena itu, aktivitas riset dan engineering pada industri tersebut seperti PT PAL, PT Pelindo, PT DI, PT INTI, PT LEN, PT CMI harus diberi kebijakan fiskal. Apabila perlu, dapat dibeli lisensi untuk kemudian dapat dikembangkan lebih lanjut seperti yang dilakukan oleh Korea dan China," ucap dia.


Selanjutnya, untuk mengembangkan industri pertahanan dan industri pendukung yang berkemampuan dibutuhkan kebijakan pemberdayaan seluruh industri nasional yang memerlukan tekad dan keterpaduan upaya dari semua pihak, serta didukung oleh kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan segenap potensi sumber daya nasional, seperti industri strategis, pihak swasta, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan termasuk juga perangkat regulasinya.


"Yang lebih penting lagi adalah keberpihakan pada penggunaan produksi dalam negeri merupakan salah satu strategi tepat yang dapat memberikan kesempatan dan akumulasi pengalaman kepada industri dalam negeri khususnya bagi para pelaku industri disektor ini, untuk dapat melakukan produksi serta pengembangan produk baik alutsista maupun non-alutsista," katanya.

TNI AL Bantu Pengembangan Potensi Maritim Sabang

Jakarta |
TNI Angkatan Laut akan membantu pengembangan potensi maritim di kawasan Sabang dan pengoperasian "Hyperbaric Chamber" di Rumah Sakit AL J Lilipory Sabang, Provinsi Aceh.

Rencana itu terungkap ketika Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio dan Gubernur Aceh Zaini Abdullah yang juga selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS) melakukan penandatangan Piagam Kesepakatan Bersama di Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (28/2) dikutip dari Antara.

KSAL Laksamana TNI Marsetio mengatakan kerja sama antara TNI AL dan DKS itu berupa layanan kesehatan dan pemgembangan maritim di kawasan Sabang.

Menurut dia, kawasan Sabang yang memiliki keindahan laut cukup menawan membuat para wisatawan asing datang ke Sabang untuk melakukan penyelaman (diving), namun bila terjadi kecelakaan laut akibat penyelaman belum ada sarana untuk melakukan pemulihan.

"DKS memiliki sarana peralatan "Multiplace Hyperbaric Chamber", sementara TNI AL memiliki dokter-dokter berkualitas di RSAL di Sabang. Karena itu, ini kami kerja samakan. Alat kesehatan itu untuk memulihkan kesehatan penyelam," kata Marsetio.

TNI AL, kata dia, akan concern terhadap pengembangan potensi maritim di kawasan Sabang, pasalnya Sabang memiliki potensi yang cukup bagus untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

"Kita miliki Lantamal I di Sabang. Mereka bisa membantu pengembangan maritim di Sabang," katanya.

Marsetio menambahkan, Sabang merupakan pintu masuk bagi kapal-kapal internasional yang akan masuk ke Selat Malaka, namun TNI AL bisa melakukan pemantauan di wilayah itu melalui radar yang dimilikinya.

"Kita punya 12 radar di perlintasan Selat Malaka. Kita bisa lihat bila ada kapal yang melintas di Selat Malaka," katanya.

Gubernur Aceh Zaini Abdullah, mengatakan, dalam pengelolaan kawasan Sabang perlu kerja keras dan kerja sama dengan semua pemangku kepentingan, salah satunya TNI Angkatan Laut karena kawasan Sabang memiliki nilai strategis seperti aspek geografis dimana letak Sabang yang berbatasan langsung dengan dunia internasional yang miliki potens besar.

Dari aspek pertahanan negara, posisi Sabang berdekatan dengan Internasional, dimana ada pulau terluar yang dimiliki Indonesia, yakni Pulau Rondo.

Kerja sama yang dilakukan oleh TNI AL, kata Ketua DKS ini, agar potensi maritim di kawasan Sabang bisa dikelola dengan baik. Tak hanya itu, kerja sama yang dilakukannya dalam terapi oksigen, di mana TNI AL memiliki rumah sakit yang memadai di Sabang.

"Kami memiliki alatnya dan TNI AL memiliki rumah sakit yang memadai. Terapi oksigen ini diperlukan untuk pemulihan bagi wisatawan yang suka menyelam," katanya.

Ia mengatakan kerja sama berlangsung selama lima tahun.(*/hrb)

Empat Mesin Pesawat Tempur Sukhoi Telah Datang

PESAWAT Antonov AH-124-100 Flight Number RA/82043 pengangkut empat mesin pesawat tempur Sukhoi 27/30 tiba di Lanud Sultan Hasanuddin, Rabu malam (27/2/2013). Sebelumnya beberapa hari lalu dua Pesawat Tempur SU-30 MK 2 dari 6 Pesawat pesanan pemerintah  Indonesia buatan Rusia memperkuat Skadron Udara 11 Wing 5. 

Empat Mesin Pesawat Tempur Sukhoi Telah Datang

Pesawat yang kemudikan Pilot Ustelenov ini mempunyai panjang badan 68.96 m dan lebar sayap 73.3 m serta tinggi 20.78 m, yang membawa empat mesin pesawat tempur SU-27/30 buatan KNAPO (Komsomolsk-na Amure Aircraft  Production Association) Rusia.


Take off dari  Bandara Dzemgi Rusia Selasa (26/2/2013) dengan rute penerbangan Bandara  Dzemgi Rusia- Bandara Calcutta (India) - Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, yang merupakan satu rangkaian tahapan dari kedatangan enam unit pesawat Tempur SU-30 MK2 pesanan pemerintah Indonesia buatan Rusia. 

Kedatangan Pesawat AH-124-100 yang parkir di Base Ops Lanud Sultan Hasanuddin tersebut disaksikan oleh Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Marsekal Pertama TNI Barhim, Para Kepala Dinas, Komandan Satuan, Tim dari Kemhan, Mabes TNI dan Mabesau serta Pejabat dari PT Trimarga Rekatama. 


Sumber : Pelita Online

Rabu, 27 Februari 2013

Malaysia Tangkap Sepupu Sultan, Sulu Siap Perang



SABAH (MI) : Sengketa wilayah Tanduo, Lahad Datu, Sabah, antara Kesultanan Sulu Filipina dengan Malaysia belum berakhir. Aksi pendudukan yang dilakukan oleh pasukan Sultan Sulu masih berlangsung.
Situasi di wilayah tersebut bahkan dikabarkan semakin memanas. Malaysia dituding telah menangkap seorang perempuan warga Tanduo yang masih kerabat Sultan Sulu Jamalul Kiram.
"Dia adalah sepupu saya. Saya sudah mengatakan bahwa kerabat perempuan kami yang lain juga akan ditangkap di Sabah," kata saudara Sultan Jamalul Kiram, Raja Muda Agbimuddin Kiram, seperti dikutip GMA News, Kamis (28/2).
"Ini merupakan permulaan aksi. Ini mencerminkan sikap politik Malaysia," dia menambahkan.
Menurut Kiram, Kesultanan Sulu tidak takut jika tentara Malaysia akan menyerbu para pengikutnya di Sabah. Sebab, kata dia, Sulu juga memiliki tentara. "Kami siap tempur, kami punya tentara," katanya. "Tempat ini milik kami, kami akan tetap berada di sini."
Sementara itu, Wakil Presiden Filipina Jejomar Binay mengatakan, pemerintah telah menggelar pertemuan dengan Sultan Jamalul Kiram. Pemerintah Filipina meminta Kesultanan Sulu untuk menyelesaikan masalah sengketa ini secara damai.
"Saya bertemu dengan Sultan Kiram. Dia menjelaskan kepada saya tentang posisi mereka dan saya mendegarkan dia. Lalu saya menegaskan posisi pemerintah Filipina. Saya menekankan agar masing-masing pihak harus berusaha menyelesaikan masalah ini dengan damai," kata Binay.
Sebelumnya, pasukan Malaysia memberikan peringatan untuk para pengikut Sultan Sulu agar segera meninggalkan Sabah. Malaysia akan menyerbu jika peringatan itu diabaikan. Namun, Sultan Sulu dengan tegas menyatakan tidak akan menarik pasukannya.
Indonesia pun menyuarakan dukungannya bagi Malaysia dan Filipina yang sedang berupaya mengatasi masalah ini. "Kita ketahui masalah ini sedang ditangani oleh Pemerintah Malaysia dan Filipina. Dan kita mendukung upaya pemerintah kedua negara itu (dalam menyelesaikan isu Sabah)," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Michael Tene, Kamis (28/2).

 Filipina Ragukan Pewaris Takhta
Sementara, Pemerintah Filipina tampaknya tak mau berisiko berseteru dengan Malaysia.  Presiden Filipina Benigno Aquino malah mempertanyakan keabsahan klaim Sulu atas Sabah di Malaysia. Pasalnya pemimpin Sulu saat ini, Jamalul Kiram III, diragukan nasabnya sebagai pewaris tahta kesultanan tersebut.
Menurutnya, pemimpin Sulu saat ini bukanlah keturunan langsung Sultan Sulu yang diakui Filipina pada 1974, yaitu Esmail Kiram I.
Ismael tidak memiliki keturunan sehingga setelah kematiannya tahta diturunkan kepada orang lain. Pemerintah Filipina tidak mengakui kepemimpinan Sultan Jamalul sebagai pewaris Sulu dan mengatakan seharusnya yang memimpin saat ini adalah Esmail Kiram II, adik dari Esmail Kiram I.
Namun Esmail II mengatakan bahwa dia bukanlah pewaris, melainkan putra mahkota atau dalam bahasa Sulu disebut "sultan bantilan". Ismael II juga mengatakan bahwa Jamalul adalah sultan Sulu dan penguasa Palawan dan Sabah sejak saat itu. "Sejauh yang keluarga kami ketahui, Jamalul adalah pewaris sultan," kata Esmail.
Menghadirkan gambar riwayat nasab Kesultanan Sulu, Aquino menegaskan bahwa sultan Sulu saat ini, Jamalul Kiram III, memiliki nasab yang sangat jauh dari posisi pemimpin. Riset pemerintah Filipina menunjukkan, Jamalul Kiram III adalah keponakan jauh dari Sultan Mawallil Wasit, adik Esmail II.
"Inilah pertanyaan yang pertama kali muncul, siapa yang seharusnya mewakili Kesultanan Sulu?" kata Aquino.
Pemerintah Filipina juga tengah mempelajari dua dokumen mengenai sewa Sabah dari Kesultanan Sulu oleh perusahaan British North Borneo Co. tahun 1878 yang kemudian diambil alih Malaysia tahun 1960an.
Selain itu, Aquino mengatakan, mereka juga tengah mencari tahu siapa yang sebenarnya mengirimkan ratusan orang Sulu ke Lahad Datu, Sabah. Pasalnya, biaya untuk menyewa kapal feri demi mengirimkan mereka ke sana tidak murah.
"Kami diberitahu ada dana besar yang membiayai kepergian mereka dari Tawi-Tawi ke Sabah. Darimana pendanaan ini berasal? Dari siapa?" kata dia. Viv,ins.



Sumber : surabayapost

Pesawat F-16 Jajal Radar Saumlaki Timika


falcon-sub

JAKARTA (MI) : Satu flight pesawat tempur F-16 dari Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi, melaksanakan terbang jelajah ke Wilayah Timur Indonesia, dengan misi pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan menjajal kemampuan Radar (Radio Detecting And Ranging), Satrad (Satuan Radar) 245 Saumlaki dan Timika, Selasa (14/2/12).
Selain menjajal kemampuan Satrad 245 Saumlaki, yang beberapa waktu lalu diresmikan Kasau marsekal TNI Imam Sufaat, S.I.P., falcon flight yang dipimpin langsung oleh Komandan Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi, Letkol Pnb Ali sudibyo, juga mengadakan latihan Tangkis Petir, Hanud Cakra serta Hanud Kilat.
Pada kesempatan tersebut Komandan Lanud Iswahjudi, Marsekal Pertama TNI M.Syaugi, S.Sos., melepas keberangkatan pesawat tempur yang masih menjadi andalan TNI Angkatan Udara, untuk melaksanakanakan terbang jelajah ke wilayah timur Indonesia.



Terbang jelajah selama 14 hari tersebut, meliputi Lanud Balikpapan Kaltim, Lanud Samratulangi Manado, Lanud Biak Papua, Lanud Patimura Ambon dan Lanud Rembiga NTB, dengan melibatkan 8 penerbang tempur F-16/Fighting Falcon, 46 teknisi (Ground Crew), serta Tim Brigan dari Satpon Lanud Iswahjudi dengan di dukung pesawat C-130 Hercules.

PT LEN dan PT INTI Akan Dimerger

Combat Management Systems karya PT Len (photo : Len)

Perbesar Pasar, 2 BUMN Teknologi Ini Akan Merger

Jakarta:(DM) - Dua perusahaan pelat merah bidang teknologi, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) dan PT Len Industri (LEN) masuk rencana merger Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di 2013. Langkah itu diambil untuk memperluas dan memperkuat pangsa pasar dua BUMN itu, di bidang pengembangan dan penjualan produk teknologi. 

"Inti dan LEN akan dikonsilidasi (merger), kayak Sucofindo dan Surveyor Indonesia. Polanya seperti itu," tutur Menteri BUMN Dahlan Iskan usai rapim BUMN di Plaza Mandiri, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (26/2/2013).

Dahlan beralasan, dua BUMN yang bermarkas di Bandung Jawa Barat ini akan menjadi perusahaan yang kuat dan besar pasca merger. Hal ini akan memberi keuntungan lebih karena tidak perlu lagi bersaing keras atau bahkan akan bertambah kuat ketika mengikuti tender telekomunikasi.

"Segi aset Inti besar. Tapi masing-masing punya kehandalan sendiri," tambahnya.

INTI merupakan perusahaan pelat merah bidang teknologi komunaksi yang memberikan jasa produk sebagai pemasok utama pembangunan jaringan telepon nasional. Produk yang dihasilkan antara lain: produk-produk seperti IP PBX, NMS (Network Management System), SLIMS (Subscriber Line Maintenance System), NGN Server, VMS (Video Messaging System), GPA (Perangkat Pemantau dan Pengontrol berbasis SNMP), Interface Monitoring System untuk jaringan CDMA, dan Sistem Deteksi dan Peringatan Bencana Alam (Disaster Forecasting and Warning System).

Sementara LEN merupakan perusahaan pelat merah bidang teknologi yang bergerak di biang penghasil produk energi terbarukan (solar cell), alat navigasi dan transportasi (peralatan broadcasting, tracking system, peralatan navigasi), kontrol pertahanan (aplikasi peralatan komunikasi anti penyadapan), serta bidang transportasi (persinyalan kereta).


Indonesia-China Sepakat Tingkatkan Keamanan Maritim Kawasan

http://www.investor.co.id/media/images/medium2/20111009200557301.jpgBEIJING:(DM) Angkatan Laut Indonesia dan China sepakat untuk bekerja sama meningkatkan keamanan maritim di kawasan regional.

Demikian salah satu poin yang terungkap dalam forum pertemuan pertama "navy to navy talk" TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut China di Markas Besar Angkatan Laut China di Beijing, Selasa petang.

Dalam pertemuan tertutup itu, delegasi TNI Angkatan Laut dipimpin Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muda Didit Herdiawan, sedangkan mitranya dari Angkatan Laut China adalah Asisten Kepala Staf Angkatan Laut China Laksamana Muda Han Xiaohu.

Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muda Didit Herdiawan mengatakan laut memiliki peran yang sangat penting. Yakni, tidak saja karena dapat menjadi jalur pelayaran, jalur perdagangan, tetapi juga karena sumber daya alamnya yang melimpah.

"Maka sudah seharusnya kita bekerja sama untuk mengamankan wilayah laut di masing-masing negara. Sebab, bagaimana pun keamanan laut yang kondusif di negara masing-masing akan berdampak bagi keamanan laut secara regional," katanya.

Indonesia dan China dapat mengamankan seluruh wilayah maritimnya, terutama yang menjadi lintasan pelayaran dan perdagangan internasional.

"Kita dapat bekerja sama secara konstruktif untuk mengamankan wilayah maritimnya masing-masing, yang menjadi lintasan pelayaran dan perdagangan internasional," ujar Didit menegaskan.

Ia menambahkan, "Mari kita amankan wilayah laut kita masing-masing terutama yang menjadi jalur pelayaran dan perdagangan internasional, bagi seluruh pengguna."

Pada kesempatan yang sama Asisten Kepala Staf Angkatan Laut China Laksamana Muda Han Xiaohu mengatakan pihaknya sangat menyambut baik ajakan kerja sama dari TNI Angkatan Laut, diawali dengan adanya "navy to navy talk".

"Ini merupakan langkah nyata untuk peningkatan kerja sama angkatan laut kedua negara, termasuk dalam mengamankan wilayah laut masing-masing dan regional," ujarnya.

Indonesia, lanjut Han Xiaohu, merupakan mitra yang strategis dalam berbagai kerja sama termasuk kerja sama keamanan laut.

Pertemuan "navy to navy talk" TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut China akan berlangsung hingga Kamis (28/2), diakhiri dengan penandatanganan pokok-pokok kerja sama angkatan laut kedua negara.

Pelaksanaan "navy to navy talk" angkatan laut Indonesia-China merupakan bagian kerja sama pertahanan kedua negara yang akan dilaksanakan rutin setiap dua tahun sekali.

Selain membahas berbagai isu keamanan laut, forum itu juga menjadi wadah untuk membahas berbagai potensi kerja sama operasional yang dapat dilakukan angkatan laut Indonesia dan China.(Investor Daily/tk/ant)

Polisi Baku Tembak di Paniai Papua


http://www.jurnas.com/fototmp/detail/65558-83948-0-4104-4312cce91ca46fcd622e12a1ff2e462d.jpg?1361950294
PAPUA:(DM) - POLISI menggerebek tempat persembunyian anggota kelompok sipil bersenjata berinisial DY dan SY di sekitar Gunung Bobairo Kampung Ugibutu Distrik Paniai Timur, Papua. Penggerebekan dilakukan hari ini, sekitar pukul 10.30 Wit.
Menurut keterangan yang dikeluarkan Divisi Humas Mabes Polri, DY dan SY diduga sebagai tersangka penembakan ojek-ojek di Kabupaten Paniai selama ini.
Penggerebekan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Paniai AKBP Semmy Ronny TH Abba dengan melibatkan anggota Polres Paniai, Satpor II Brimob Mabes Polri, Anggota Brimob daerah Papua, Bantuan Kendali Operasi (BKO) Polres Paniai dan unsur TNI.
Penggerebekan diawali dari informasi yang menyebut DY dan SY sedang berada di sebuah rumah di pinggir kaki Gunung Bobairo. Namun, penggerebekan tersebut tampaknya sudah diketahui oleh kedua anggota TPN/OPM tersebut.
"Keduanya langsung lari menyelamatkan diri ke arah gunung Bobairo dan menembaki anggota dari atas ketinggian sehingga terjadi kontak senjata kemudian dilakukan tersebut ke atas ketinggian gunung Bobairo," jelas Humas Mabes Polri.
Dari penggerebekan itu ditemukan dua orang yakni Alfon Gobay dan Pen Gobay. Setelah dilakukan penggeledahan, Poliri menemukan satu unit HT Motorola lengkap dengan charge, satu butir amunisi SMR dan satu buah HP Nokia dengan dua buah sim card, serta dua tanda pengenal, dalatas noken yang dibawa Alfon Gobay.
Sementara dari Pen Gobay ditemukan Kartu Tanda Pengenal, serta satu tas ransel warna hitam dan satu selempang dan anyaman dengan motif Bintang Kejora.
Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Mabes Polri, Kombes Agus Rianto mengaku belum mengetahui informasi tersebut. "Kami akan meminta keterangan lebih lanjut terkait informasi tersebut. Kalau sudah dapat akan saya sampaikan," kata Agus, Rabu (27/2).

Kemhan Aktifkan Tim Kerja Untuk Hadapi Ancaman Keamanan Asimetris

Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan mengaktifkan Desk atau tim kerja untuk menghadapi ancaman kimia, biologi, nuklir dan bahan peledak atau disebut Desk of Chemical, Biological, Radiologycal, Nuclear and Explosives (CBRN-E) seiring dengan ancaman keamanan bersifat asimetris yang sedang berkembang saat ini.

Kemhan Aktifkan Tim Kerja Untuk Hadapi Ancaman Keamanan Asimetris

Hal itu dikatakan Staf Ahli Menhan Bidang Keamanan Mayjen TNI Hartind Asrin dengan para pakar ancaman CBRN-E dari perwakilan Kementerian dan Lembaga yang terkait, di Kantor Kemhan, Jakarta, Selasa.

Hartind mengatakan, pemerintah dan masyarakat saat ini belum mewaspadai adanya ancaman CBRN-E sebagai senjata non militer yang dapat melemahkan keamanan nasional.


"Sehingga untuk menghadapi ancaman asimetris yang bersifat non militer tersebut, pemerintah belum memiliki kebijakan tentang penanganan ancaman CBRN-E yang terintegratif dan komprehensif beserta legal aspeknya," tuturnya.

Disamping itu, lanjut dia, terdapat kendala lain seperti belum adanya suatu badan nasional sebagai `leading sector` dalam kewaspadaan menghadapi ancaman-ancaman CBRN-E yang sedang berkembang di dunia saat ini.

Menurut Hartind, pada dasarnya Desk CBRN-E di Kemhan sudah terbentuk sejak Juni 2012 berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/434/M/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012. Namun struktur organisasinya baru terbentuk Tahun 2013 ini, yang mana tim pengarahnya diketuai oleh Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro dan tim kerjanya diketuai oleh Staf Ahli Menhan Bidang Kemanan, Mayjen TNI Hartind Asrin.

Kendati tim kerja internal Kemhan sudah terbentuk, namun untuk menyempurnakannya desk CBRN-E ini masih memerlukan pakar-pakar dari kementerian dan lembaga terkait yang berkecimpung di bidang Kimia, Biologi, Nuklir dan Bahan Peledak.

"Dalam upaya penanganan ancaman pertahanan CBRN-E adalah mensinergikan kementerian dan lembaga yang berwenang terhadap upaya penanganan CBRN-E melalui strategi efektif, responsif dan berkelanjutan," katanya.

Hartind juga menjelaskan tentang Road Map penanganan CBRN-E, yang mana salah satunya adalah Kemhan masih mengidentifikasi dan menginventarisir kapasitas tugas dan tanggung jawab serta kewenangan dari setiap stake holder yang akan terkait di bidang CBRN-E.

Selain itu pengumpulan data mengenai analisis jenis dan jumlah ancaman CBRN-E yang berpotensi akan terjadi masih dilakukan secara internal Kemhan, sehingga masih dirasakan perlu berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait.

Oleh karena itu, diharapkan pada forum pertemuan saat ini dapat dirumuskan suatu inisiatif pembentukan bukan hanya sebatas Desk atau tim kerja melainkan suatu badan ancaman CBREN-E yang bersifat nasional serta penetapan pemangku kepentingan yang akan menjadi instansi leading sektornya.

"Setelah terdapat suatu badan atau tim kerja gabungan nasional ancaman CBRN-E, maka Kemhan melalui Ditjen Strategi Pertahanan Kemhan akan merumuskan suatu Strategi Pertahanan Negara yang khusus menghadapai ancaman CBRN-E dan kita sarankan ke Menteri Pertahanan dan diteruskan kepada Presiden," ucap Hartind Asri. (Antara)

Tewasnya 8 Anggota TNI di Papua, Babak Awal Skenario Balkanisasi Nusantara


 Penulis : Hendrajit - Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI)

Kejadian tewasnya 8 anggota TNI meski ini menyakitkan bagi TNI dan seluruh anak bangsa, namun kita harus berkepala dingin menangani ini. Ini hanya babakan awal dari yang pernah saya tulis di buku Tangan Tangan Amerika(Operasi Siluman AS di Pelbagai Belahan Dunia) terbitan 2010, bahwa dalam skema yang dirancang Pentagon melalui rekomendasi studi Rand Corporation, Indonesia harus dibagi 7 wilayah, yang mana salah satu prioritas jangka pendek adalah memerdekakan Papua. Ini adalah bagian dari BALKANISASI NUSANTARA.


Maka, kejadian tewasnya 8 anggota TNI, jangan dibaca semata sebagai konsekwesnsi Perang antara TNI dan OPM, tapi lebih dari itu, untuk membenturkan antara TNI dan warga sipil Papua, yang nantinya seakan semua warga sipil Papua adalah OPM.

Skema dan kebijakan strategis pemerintahan Obama pasca Bush ini harus dicermati secara seksama. Dengan jargon demokrasi dan penegakan HAM sebagai isu sentral, maka masalah masa depan Aceh dan Papua bisa menjadi duri dalam daging bagi hubungan Indonesia-Amerika ke depan.


Apalagi sebuah badan riset dan pengembangan strategis di Amerika bernama Rand Corporation, yang dikenal sering melayani secara akademis kepentingan Departemen Pertahanan Amerika (Pentagon) dan atas dukungan dana dari Pentagon, internasionalisasi Aceh ternyata masih merupakan isu sentral dan agenda mereka hingga sekarang. Bahkan dalam scenario building yang mereka gambarkan, wilayah Indonesia harus dipecah menjadi delapan bagian.

Sekadar informasi, rekomendasi Rand Corporation ihwal memecah Indonesia jadi 8 bagian tersebut dikeluarkan pada tahun 1998. Artinya, pada masa ketika Presiden Clinton masih menjabat sebagai presiden. Berarti rekomendasi Rand Corporation atas sepengetahuan dan sepersetujuan Presiden Clinton dan Pentagon.

Dengan demikian, menjadi cukup beralasan bahwa rekomendasi Rand Corporation tersebut akan dijadikan opsi oleh Obama. Karena rekomendasi Rand Corporation dikeluarkan ketika suami Hillary masih berkuasa.

Apa yang diinginkan oleh Pentagon dari skenario Rand Corporation Clinton..? itu Artinya, skenario ”Balkanisasi Nusantara” menjadi opsi yang logis untuk diterapkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika di era Obama dan Hillary Clinton.

Dalam skenario Balkanisasi ini, akan ada beberapa negara yang terpisah dari NKRI. Yang sudah terpisah Yaitu Timor Timur yang terjadi pada 1999 masa pemerinthana Habibie. Lalu Aceh, sepertinya sedang dalam proses dan berpotensi untuk pecah melalui “sandiwara” MoU Helsinki dan kemungkinan (telah) menangnya Partai Lokal di Aceh pada Pemilu 2009 tahun ini. Kemudian Ambon, Irian Jaya, Kalimantan Timur, Riau, Bali. Dan sisanya tetap Indonesia.

Anggap saja skenario ini memang sudah ditetapkan oleh pemerintahan Obama, maka besar kemungkinan skenario ini akan dijalankan Amerika tidak dengan menggunakan aksi militer.

Dalam skema ini, Diplomasi Publik Menlu Clinton akan menjadi elemen yang paling efektif untuk menjalankan skenario Balkanisasi Nusantara tersebut.

Dengan kata lain, mengakomodasi dan menginternasionalisasi masalah Aceh atau Irian Jaya, akan dipandang oleh Amerika sebagai bagian dari gerakan demokrasi dan penegakan HAM.

Dalam kaitan ini pula, Uni Eropa memang sejauh ini memang sudah menjadi pemain sentral di Aceh pasca MoU Helsinki. Misalnya saja Pieter Feith, Juha Christensen sementara dari persekutuan Inggris, Australia dan Amerika, mengandalkan pemain sentralnya pada Dr Damien Kingsbury dan Anthoni Zinni.

Mereka semua ini dirancang sebagai agen-agen lapangan yang tujuannya adalah memainkan peran sebagai mediator ketika skenario jalan buntu terjadi antara pihak pemerintah Indonesia dan gerakan separatis. Ketika itulah mereka-mereka ini menjadi aktor-aktor utama dari skenario internasionalisasi Aceh, Irian Jaya, dan daerah-daerah lainnya yang berpotensi untuk memisahkan diri dari NKRI.

Motivasi para penentu kebijakan luar negeri Amerika memang bisa dimengerti. Karena dengan lepasnya daerah-daerah tersebut, Amerika bisa mengakses langsung kepada para elite daerah tanpa harus berurusan dengan pemerintahan di Jakarta seperti sekarang ini.

Dorongan untuk memperoleh daerah pengaruh nampaknya memang bukan monopoli kepresidenan Bush. Obama pun pada hakekatnya bertujuan sama meski dengan metode yang berbeda.

Baik Bush maupun Obama agaknya menyadari bahwa konstalasi negara-negara di kawasan Amerika Latin yang notabene merupakan daerah halaman belakang mereka, ternyata semakin sulit untuk dikontrol. Dan bahkan berpotensi menjadi negara musuh Amerika.

Perkembangan terkini adalah menangnya calon presiden El Salvador yang berhaluan sosialis Mauricio Funes. Ekuador yang sekarang dipimpin oleh Presiden Rafael Correa seorang sosialis yang mengagendakan perlunya revolusi dalam ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Brazil sejak masa kepresidenan Luis Inacio Lula memprioritaskan pengamanan energi, Evo Morales dari Bolivia yang menekankan programnya pada nasionalisasi industri gas, pertambangan dan kehutanan. Serta pengembalian tanah rakyat kepada petani miskin, perlindungan warga Indian, dan sebagainya.

Beberapa presiden Amerika Latin yang berhaluan kiri-tengah adalah Presiden Chilie Michele Bachelet dan Presiden Peru Alan Garcia. Dan di atas itu semua, Hugo Chavez dari Venezuela yang belakangan perseteruannya dengam Amerika semakin menajam justru ketika Amerika dipimpin Obama yang lebih moderat dari Bush.

Perkembangan beruntun di Amerika Latin tersebut tentu saja mencemaskan Amerika, meski sebagai negara kecil tidak perlu dikhawatirkan secara kemiliteran. Namun ketika negara-negara tersebut tidak lagi kooperatif baik secara politik maupun ekonomi, jelas hal ini sangatlah mengganggu.

Apalagi ketika hal itu kemudian memicu kedekatan negara-negara latin tersebut kepada Cina, Rusia, Korea Utara, Iran dan lain sebagainya.



Skenario Kosovo untuk Papua Merdeka

Ini bukan rumor ini bukan gosip. Sebuah sumber di lingkungan Departemen Luar Negeri mengungkap adanya usaha intensif dari beberapa anggota kongres dari Partai Demokrat Amerika kepada Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk membantu proses ke arah kemerdekaan Papua secara bertahap.

Menarik juga informasi ini jika benar. Karena dengan tampilnya Presiden Barrack Obama di tahta kepresidenan Gedung Putih, praktis politik luar negeri Amerika amat diwarnai oleh haluan Partai Demokrat yang memang sangat mengedepankan soal hak-hak asasi manusia. Karena itu tidak heran jika Obama dan beberapa politisi Demokrat yang punya agenda memerdekakan Papua lepas dari Indonesia, sepertinya memang akan diberi angin.

Beberapa fakta lapangan mendukung informasi sumber kami di Departemen Luar Negeri tersebut. Betapa tidak. Dalam dua bulan terakhir ini, US House of Representatives, telah mengagendakan agar DPR Amerika tersebut mengeluarkan rancangan FOREIGN RELATION AUTHORIZATION ACT (FRAA) yahg secara spesifik memuat referensi khusus mengenai Papua.


Undang-Undang Foreign Relation Authorization Act (FRAA) Pintu Masuk Menuju Papua Merdeka

Kalau RUU FRAA ini lolos di kongres Amerika, maka Amerika akan menindaklanjuti UU FRAA ini melalui serangkaian operasi politik dan diplomasi yang target akhirnya adalah meyakinkan pihak Indonesia untuk melepaskan, atau setidaknya mengkondisikan adanya otonomi khusus bagi Papua, untuk selanjutnya memberi kesempatan kepada warga Papua untuk menentukan nasibnya sendiri.

Skenario semacam ini jelasnya sangat berbahaya dari segi keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan sialnya kita juga lemah di fron diplomasi maupun fron intelijen. Padahal, skema di balik dukungan Obama dan Demokrat melalui UU FRAA, justru diplomasi dan intelijen menjadi strategi dan sarana yang dimainkan Washington untuk menggolkan kemerdekaan Papua.

Karena itu, kita harus mewaspadai beberapa kasus kerusuhan yang meletus di Papua, bahkan ketika pemilihan presiden 8 Juli 2009 lalu sedang berlangsung.

Mari kita kilas balik barang sejenak. 13 Mei 2009, terjadi provokasi paling dramatis, ketika beberapa elemen OPM menguasai lapangan terbang perintis Kapeso, Memberamo, yang dipimpin oleh disertir tentara, Decky Embiri. Meski demikian, berkat kesigapan aparat TNI, pada 20 Juni 2009 berhasil dipukul mundur.

Namun provokasi OPM nampaknya tidak sampai di situ saja. 24 Juni 2009, OPM menyerang konvoi kendaraan polisi menuju Pos Polisi Tingginambut. Konvoi diserang di kampung Kanoba, Puncak Senyum, Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya. Anehnya, kejadian ini hanya 50 meter dari pos milik TNI.

Dalam kejadian di Tingginambut ini, seorang anggota Brimob Polda Papua tewas tertembak. Singkat cerita, inilah sekelumit kisah bagaimana sepanjang tahun 2009 ini OPM telah melakukan penyerangan di kawasan Tingginambut hingga tujuh kali serangan.

Jika kita cermati melalui manuver politik politisi Demokrat menggolkan RUU FRAA di Washington dengan kejadian kerusuhan berantai di Papua, bisa dipastikan kedua kejadian tersebut berkaitan satu sama lain.

Dalam teori operasi intelijen, serentetan kerusuhan yang dipicu oleh OPM dengan memprovokasi TNI dan Polri, maka tujuannya tiada lain untuk menciptakan suasana chaos dan meningkatnya polarisasi terbuka antara TNI-Polri dan OPM yang dicitrakan sebagai pejuang kemerdekaan.

Skenario semacam ini sebenarnya bukan jurus baru bagi Amerika mengingat hal ini sudah dilakukan mantan Presiden Bill Clinton ketika mendukung gerakan Kosovo merdeka lepas dari Serbia, dan bahkan juga mendukung terbentuknya Kosovo Liberation Army (KLA).

Seperti halnya ketika Clinton mendukung KLA, Obama sekarang nampaknya hendak mencitrakan OPM sebagai entitas politik yang masih eksis di Papua dengan adanya serangkaian kerusuhan yang dipicu oleh OPM sepanjang 2009 ini.

Lucunya, beberapa elemen LSM asing di Papua, akan menyorot setiap serangan balasan TNI dan Polri terhadap ulah OPM memicu kerusuhan, sebagai tindakan melanggar HAM.

Tapi sebenarnya ini skenario kuno yang mana aparat intelijen kita seperti BIN maupun BAIS seharusnya sudah tahu hal akan dimainkan Amerika ketika Obama yang kebetulan sama-sama dari partai Demokrat, tampil terpilih sebagai Presiden Amerika.

Isu-isu HAM, memang menjadi ”jualan politik” Amerika mendukung kemerdekaan Papua. Karena melalui sarana itu pula Washington akan memiliki dalih untuk mengintervensi penyelesaian internal konflik di Papua.

Di sinilah sisi rawan UU FRAA jika nantinya lolos di kongres. Sebab dalam salah satu klausulnya, mengharuskan Departemen Luar Negeri Amerika melaporkan kepada kongres Amerika terkait pelanggaran-pelanggaran HAM di Papua.

Bisa jadi inilah salah satu kesepakatan diam-diam antara Obama dan LSM-LSM pro OPM ketika pri alumni Fakultas Hukum Universitas Harvard ini masih menjadi calon presiden. Jika memang benar, Obama berada dalam tekanan kuat untuk mendukung agenda ini lolos di kongres.

Pelanggaran HAM memang harus diakui menjadi isu sentral yang diangkat beberapa LSM pro OPM. Misalnya saja West Papua People’s Representative and OPM. Kelompok ini selain mengembangkan website wpik.org, menurut berbagai sumber juga mendapat dana dari sejumlah perusahaan asing.

Meski OPM belum sekuat GAM Aceh dalam menancapkan pengaruh-pengaruhnya di kalangan elit dan kelompok-kelompok basis di Papua, namun lobi-lobi OPM dengan dukungan beberapa LSM asing memang tidak sekali-kali untuk diremehkan.

20 Juli 2005 lalu misalnya, berhasil meloloskan sebuah draft RUU yang salah satu klausulnya, mempertanyakan kembali keabsahan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) dalam mendukung kemerdekaan Papua. Sekaligus juga mengkritik pelaksanaan otonomi khusus di Papua.

RUU yang kelak dikenal dengan HR (House of Representatives) 2601 itu, akhirnya sempat beredar dua versi informasi. Yang pertama mengatakan telah dicabut karena mengagendakan Papua sekarang ini sudah tidak relevan lagi sehingga tidak akan menjadi hukum. Adapun versi kedua justru masih beranggapan RUU yang membahas penelitian ulang atas proses masuknya Papua ke Indonesia sampai sekarang belum dibatalkan.

Sebaiknya kita di Indonesia lebih mempercayai versi kedua ini. Mengingat versi ini justru disampaikan oleh Ketua Sub-komisi Asia-Pasifik dalam komisi Hubungan Luar Negeri Kongres Amerika.

Dan yang harus lebih diwaspadai lagi, HR2601 tersebut lingkupnya juga bisa mencakup semua kasus dan isu serupa yang terjadi di dunia. Meskipun bisa-bisa saja yang menyatakan secara eksplisit kasus Papua Barat sudah dihapuskan. Namun secara substansial, kasus Papua tetap saja dalam pantauan dan penelitian para anggota kongres Partai Demokrat.


Beberapa Sosok Asing di balik Gerakan Pro Papua Merdeka

Salah satu sosok yang harus dicermati adalah Eni Faleomavaega, Ketua Black Caucuses Amerika yang mengkampanyekan Irian Jaya sebagai koloni VOC bukan koloni Belanda di Kongres Amerika. Kabarnya, perwakilan Partai Demokrat dari American Samoa ini memimpin sekitar 38 anggota Black Caucuses yang mengklaim bahwa cepat atau lambat Papua akan merdeka.

Pengaruh tokoh satu ini ternyata tidak bisa dianggap enteng. Pada 2002, tak kurang dari Departemen Luar Negeri AS terpaksa mengeluarkan menerbitkan Buku Putih Deplu tentang Papua pada 2002. Disebutkan bahwa Irian Jaya masuk Indonesia pada 1826. Sementara Pepera merupakan pengesahan atau legalitas masuknya Irian Jaya ke NKRI pada 1969.

Bayangkan saja, Departemen Luar Negeri AS sampai harus meladeni seorang anggota parlemen seperti Eni Faleomavaega. Dan ternyata manuver Eni tidak sebatas di Amerika saja. Melalui LSM yang dia bentuk, Robert Kennedy Memorial Human Right Center, Eni dan 9 orang temannya dari Partai Demokrat, melakukan tekanan terhadap Perdana Menteri John Howard, agar memberi perlindungan terhadap 43 warga Papua yang mencari suaka di di Australia. Alasannya, mereka ini telah menjadi korban pelanggaran HAM TNI.

Di Australia, Bob Brown, politisi Partai Hijau Australia, juga santer mendukung gerakan pro Papua Merdeka, dengan mendesak pemerintahan Howard ketika itu untuk mendukung proses kemerdekaan Papua. Tentu saja usul gila-gilaan itu ditampik Howard, namun sebagai kompensasi, pemerintah Australia memberikan visa sementara kepada 42 pencari suaka asal Papua.

Tentu saja hubungan diplomatik Australia-RI jadi memanas, apalagi berkembang isu ketika itu bahwa ke-43 warga Papua cari suaka ke Australia itu sebenarnya merupakan “agen-agen binaan” Australia yang memang akan ditarik mundur kembali ke Australia. Artinya, permintaan suaka itu hanya alasan saja agar mereka tidak lagi bertugas menjalankan operasi intelijen di Papua. Mungkin kedoknya sebagai jaringan intelijen asing di Papua, sudah terbongkar kedoknya oleh pihak intelijen Indonesia.

Dan isyarat ini secara gamblang dinyatakan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Widodo AS. Menurut Widodo, pemberian visa sementara kepada warga Papua oleh Australia, telah membenarkan adanya spekulasi adanya elemen-elemen di Australia yang membantu usaha kemerdekaan Papua.

Menurut penulis, dan kami-kami di Global Future Institute, pernyataan Widodo sebenarnya sebuah sindiran atau serangan halus terhadap gerakan asing pro Papua merdeka. Bahwa yang sebenarnya bukan sekadar adanya elemen-elemen di Australia yang membantu kemerdekaan Papua, tapi memang ada suatu operasi intelijen dengan target utama adanya Papua Merdeka terpisah dari NKRI.

Selain Amerika dan Australia, manuver Papua Merdeka di Inggris kiranya juga harus dicermati secara intensif. 15 Oktober 2008, telah diluncurkan apa yang dinamakan International Parliaments for West Papua (IPWP) di House of Commons, atau DPR-nya Kerajaan Inggris.

Misi IPWP tiada lain kecuali mengangkat masalah Papua di fora internasional. Meski tidak mewakili negara ataupun parlemen suatu negara, namun sepak-terjang IPWP tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebab IPWP bisa menjadi kekuatan penekan agar digelar referendum di Papua, penarikan pasukan TNI dari Papua, penempatan pasukan perdamaian di Papua di bawah pengawasan PBB.

Jelaslah sudah ini sebuah agenda berdasarkan skema Kosovo merdeka. Apalagi ketika IPWP juga mendesak Sekjen PBB meninjau kembali peranan PBB dalam pelaksanaan penentuan pendapat rakyat (pepera) 1969, sekaligus mengirim peninjau khusus PBB untuk memantau situasi HAM di Papua.

Agar kita sebagai elemen bangsa yang tidak ingin kehilangan provinsi yang kedua kali setelah Timor Timur, ada baiknya kita mencermati skenario Kosovo merdeka.

Kosovo terpisah dari negara bagian Serbia pada 17 Februari 2008. Dengan didahului adanya tuduhan pelanggaran HAM di provinsi Kosovo. Papua Barat dianggap mempunyai kesamaan latarbelakang dengan Kosovo. Yaitu, Indonesia dan Serbia dipandang punya track record buruk pelanggaran HAM terhadap rakyatnya. Sehingga mereka mengembangkan isu bahwa Kosovo perlu mendapat dukungan internasional. Inilah yang kemudian PBB mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB 244 .

Seperti halnya juga dengan Kosovo yang memiliki nilai strategis dalam geopolitik di mata Amerika dan Inggris, untuk menghadapi pesaing globalnya, Rusia. Begitu pula di Papua, ketika perusahaan tambang Amerika Freeport dan perusahaan LNG Inggris, merupakan dua aset ekonomi mereka untuk mengeruk habis kekayaan alam di bumi Papua. Sekaligus untuk strategi pembendungan AS terhadap pengaruh Cina di Asia Pasifik, khususnya Asia Tenggara.

Balkanisasi Nusantara

1.Indonesia ada rencana hendak dibelah dengan memakai model Polinesia (negara pulau) di Lautan Pasifik. Sehingga mulai beredar pengguliran Isu Negara Timor Raya di Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai santer terdengar.

2. Indonesia akan dibelah jadi tiga negara dengan berdasar pada klasifikasi provinsi ekonomi kuat dengan rincian sebagai berikut:
A. Aceh, Riau dan United Borneao(Kalimantan).
B. Pusat wisata dan seni dunia semacam Bali, Flores, Maluku dan Manado,
C. Jawa, Sunda dan Daerah Khusus Jakarta.

MODUS OPERANDI
Dengan melihat perkembangan terkini berdasarkan prakarsa dua anggota Kongres AS untuk menggolkan seruan resolusi agar Baluchistan diberi hak sejarah menentukan nasib sendiri dan negara sendiri, lepas dari Pakistan, maka Global Future Institute merasa perlu mengingatkan kemungkinan langkah langkah dua tahap yang akan ditempuh Amerika Serikat dan Sekutu-sekutu Eropanya:

1. Melakukan Internasionalisasi Isu Provinsi yang bermaksud ingin merdeka dan lepas dari negara induknya. Keberhasilan prakarsa dua anggota Kongres AS menggolkan resolusi Baluchistan, bisa jadi preseden bagi langkah serupa terhadap Papua.

2. Seiring dengan keberhasilan gerakan meng-internasionalisasi provinsi yang diproyeksikan akan jadi merdeka, maka REFERENDUM kemudian dijadikan pola dan modus operandi memerdekakan sebuah provinsi dan lepas dari negara induk.

Demikian, semoga menjadi perhatian dan kewaspadaan semua elemen bangsa, dan pemegang otoritas pemerintahan.