Minggu, 25 Maret 2012

Presiden: Anggaran Naik untuk Modernisasi Militer


Presiden Yudhoyono memegang senapan serbu SS2-V5 bersama Sekjen PBB, Ban Ki-Moon, saat meninjau booth Pindad di JIDD 2012 (Akreditasi Foto: HE219)

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, peningkatan belanja militer Indonesia tidak untuk memicu perlombaan senjata. Peningkatan tersebut semata-mata bagian dari modernisasi militer Indonesia.

"Belanja pertahanan yang meningkat ini harus dilihat dalam konteks proses biasa modernisasi militer dan tidak untuk mendorong perlombaan senjata", kata Yudhoyono, Rabu (21/3), saat membuka Jakarta International Defense Dialogue (JIDD), di Jakarta.

Acara tahunan ini dihadiri para pejabat sipil dan militer negara asing. Tema JIDD 2012 adalah Operasi Militer Selain Perang (Military Operations Other Than War).

Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia berupaya meningkatkan kemampuan militer agar dapat memenuhi kekuatan minimum. Persenjataan dan perlengkapan militer Indonesia lainnya sekitar satu dekade tidak mengalami perkembangan akibat persoalan ekonomi ataupun embargo senjata.

Menurut Yudhoyono peningkatan belanja militer tidak hanya dilakukan Indonesia. Negara-negara lain juga melakukan hal serupa. Seperti halnya Indonesia, negara lain, dinilai Yudhoyono, menambah anggaran militer tetap dalam konteks modernisasi biasa.

Akan tetapi, bagaimanapun, menurut Yudhoyono, peningkatan anggaran pertahanan tetap mesti disertai dengan sikap saling percaya diantara negara-negara, khususnya diantara angkatan bersenjata mereka.

"Kita semua pun tahu, rasa saling percaya itu tidak muncul dalam waktu semalam. Itu semua memerlukan waktu dan mensyaratkan upaya keras untuk menjaganya," katanya.

Mendorong sikap saling percaya, menurut Yudhoyono, juga sangat penting dalam konteks menjaga perdamaian di kawasan yang menyimpan potensi konflik, seperti kawasan Laut China Selatan. Dikawasan ini, ada persoalan rumit terkait sengketa wilayah.

Penyelesaian sengketa-sengketa wilayah di Laut China memerlukan waktu lama untuk diselesaikan tuntas.

Sumber : KOMPAS 

136 Prajurit Marinir Ditempatkan di Pulau Terluar Papua


Prajurit Marinir mendampingi anak-anak TK. FOTO ANTARA/M Agung Rajasa/Koz/mes/12.

JAKARTA - Sebanyak 136 prajurit Marinir TNI AL dikirim ke pulau terluar di wilayah Papua, Kamis (22/3).

Kepala Dinas Penerangan Komando Lintas Laut Militer (Kadispen Kolinlamil) Letnan Kolonel (KH) Maman Sulaeman menjelaskan, para prajurit Marinir ditempatkan di Pulau Miangas, Pulau Marore, Pulau Marampit, Pulau Fani, Pulau Fanildo, Pulau Batek dan Pulau Bras.

"Mereka diangkut KRI Teluk Hading-538, salah satu unsur Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) dan bertolak dari Dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta utara," kata Maman.

Menurut Komandan KRI Mayor Laut (P) Teguh Iman, KRI Teluk Hading akan melaksanakan operasi lintas laut menuju Indonesia Timur dengan menurunkan pasukan TNI di pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan negara tetangga.

Satgas pengamanan Pulau terluar ini, juga membawa alat penjernih air yang akan ditempatkan di pulau-pulau terluar itu. 

KRI ini selain mengangkut pasukan yang akan bertugas ke daerah penugasan, juga akan mengangkut pasukan TNI yang telah bertugas mengamankan beberapa pulau-pulau terluar itu untuk dipulangkan ke kesatuan awalnya.

KRI Teluk Hading-538 merupakan satu dari empat kapal perang jenis Angkut Tank tipe Frosch yang berada di bawah pembinaan Kolinlamil. Kapal ini memiliki berat 1.900 ton dengan dimensi 90,70 meter x 11,12 meter x 3,4 meter, dapat mengangkut 9 tank di tank deck.

Sumber : KOMPAS.COM 

Presiden Persilahkan Investigasi Pengadaan Sukhoi

BEIJING - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan aparat penegak hukum dan intansi terkait untuk mengusut dan menginvestigasi dugaan pelanggaran hukum dalam proses pengadaan pesawat tempur Sukhoi.

"Buka dan investigasi secara utuh. Kalau ada penggelembungan, tindak siapapun, baik dari (pemerintahan) dulu sampai sekarang," kata Kepala Negara di sela-sela kunjungan kenegaraan di Beijing, Republik Rakyat China, Sabtu (24/3).

Menurut Presiden Yudhoyono, rakyat memiliki hak untuk mengetahui kebenaran, apalagi sudah ada pihak yang mempertanyakan proses pengadaan pesawat tempur buatan Rusia itu.

Terlepas dari polemik pesawat Sukhoi, Yudhoyono menegaskan TNI tetap harus dipersenjatai secara layak.

Menurut dia, Indonesia sebagai negara besar yang berdaulat harus memperkuat sistem pertahanan. Oleh karena itu, peremajaan alutsista harus dilakukan.

"Setelah perekonomian kita baik, tentara kita perkuat untuk mempertahankan setiap jengkal Tanah Air," katanya.

Sumber : ANTARANEWS.COM 

Peluncuran Roket Korut Berdampak ke wilayah Indonesia

AUSTRALIA - Seorang pejabat senior AS memperingatkan, wilayah Australia, Indonesia dan Filipina dapat terpengaruh roket Korea Utara yang akan diluncurkan bulan depan. Korea Utara sebelumnya mengatakan akan meluncurkan roket itu ke arah selatan, dan bukan ke timur seperti yang dikhawatirkan Jepang sebelumnya.

"Jika uji coba roket Korea Utara terlaksana, kami menilai dampaknya kira-kira sampai ke wilayah di antara Australia, Indonesia dan Filipina," kata Asisten Menlu AS untuk Asia Timur dan Pasifik, Kurt Campbell, seperti dikutip Harian Sydney Morning Herald, Sabtu (24/3).

Harian yang terbit di Australia ini menyebutkan, pesan bersifat pribadi itu disampaikan Campbell kepada Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr. "Kami meminta negara-negara itu mempertimbangkan kemungkinan terkena dampak itu," katanya, seperti dikutip harian itu.

Campbell kemudian meminta Indonesia, Australia dan Filipina untuk mengutuk rencana Korut meluncurkan roket tersebut.

Korea Utara sendiri mengatakan roket itu diluncurkan untuk menempatkan satelit di angkasa, tetapi Amerika Serikat dan sekutunya yakin peluncuran itu sebagai dalih uji coba senjata.

Pekan lalu, Pyongyang mengatakan peluncuran itu dilakukan untuk memperingati 100 tahun kelahiran pemimpin besar mereka Kim Il-sung. Korea Utara mengatakan akan mengundang para pakar asing maupun wartawan dalam peluncuran roketnya bulan depan.

Pengumuman itu menimbulkan kritikan bahwa peluncuran akan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Resolusi dijatuhkan setelah peluncuran yang serupa pada April 2009.

Jepang khawatir

Sebelumnya, Jepang sangat khawatir karena peluncuran roket Korut yang terakhir melintasi wilayah udara negara itu.

Karena itulah, Menteri Pertahanan Jepang Naoki Tanaka mengatakan negaranya telah memesan sistem senjata pertahanan, sebagai antisipasi rencana peluncuran nuklir oleh Korea Utara, bulan depan.

Laporan menyebutkan sistem pertahanan itu akan diletakan di pulau Okinawa untuk menembak jatuh roket yang mengancam wilayah Jepang. Korea Selatan, Cina dan AS juga menyampaikan kekhawatirannya atas rencana peluncuran tersebut.

"Ini akan menjadi provokasi seram yang mengancam perdamaian dan keamanan semenanjung Korea dan Asia Timur Laut," kata menteri luar negeri Korea Selatan, dalam pernyataannya.

Kantor berita pemerintah Cina Xinhua, mengatakan Wakil Menteri Luar Negeri Zhang Zhijun telah bertemu dengan duta besar Pyongyang untuk menyampaikan kekhawatiran Beijing.

Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton menyebut pengumuman Korut sebagai "sangat provokatif".

Para pemimpin dunia termasuk Presiden AS Barack Obama akan bertemu di Seoul pada pekan depan, dan persoalan roket Korut ini akan menjadi salah satu topik pembicaraan penting.

Sumber : BBC.CO.UK 

BPK Audit Pembelian Sukhoi Mulai Dari Era Pemerintahan Megawati

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit pembelian jet tempur Sukhoi yang disinyalir terjadi penggelembungan harga. Audit investigasi dilakukan setelah ada sinyal permintaan khusus dari Presiden.

“Benar, biasanya Presiden mempersilakan BPK memeriksa, dan itu kami periksa secara khusus untuk tujuan tertentu, itu laporan tersendiri,” kata Anggota I BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, saat dihubungi Jurnal Nasional di Jakarta, Sabtu (24/3).

Saat ini, katanya lagi, BPK masih melakukan pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Pertahanan tahun 2011. Pemeriksaan laporan keuangan ini akan rampung pada Mei 2012. Namun, kewajaran laporan keuangan itu tidak secara khusus memeriksa satu per satu laporan pembelian atau pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan. 

“Kami melihat apa yang bertambah dalam pengadaan alutsista tahun ini, baru nanti dilihat bagaimana prosesnya. Jadi pemeriksaan laporan keuangan tahun 2011 beli apa saja, 2010 apa saja. Pemeriksaan akan dilakukan dari zaman Presiden Megawati juga,” ujarnya.

Ia pun menanggapi prosedur pembelian Sukhoi oleh Kementerian Pertahanan. Menurut dia, ada perbedaan prosedur pembelian alutsista di dalam dan luar negeri. Sistem pembelian di luar negeri, bisa melalui G to G (government to government) dan B to B (business to business). “Bicara proses pembelian, ada ketentuan peraturan perundannya, ada Keppres pengadaan di luar negeri dengan dalam negeri. Tapi saya harus lihat dulu (detil peraturannya),” ujar Moermahadi. 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun mempersilakan BPK melakukan audit investigasi. Audit diminta dilakukan sejak sebelum ia menjabat sebagai Presiden, hingga saat ini.

Sumber : JURNAS.COM 

Rabu, 21 Maret 2012

Presiden RI : JIDD Upaya Mendorong Terbangunnya Kepercayaan Antara Negara-Negara


Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dengan didampingi Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, memukul gong tanda dibukanya Forum Jakarta International Defense Dialogue (JIDD) yang Kedua tahun 2012. JIDD 2012 saat ini diselenggarakan dari tanggal 21 sampai dengan 23 Maret 2012 bertempat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta.
Jakarta, DMC – Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa pertemuan antara negara-negara yang membahas masalah keamanan seperti Forum Jakarta International Defense Dialogue (JIDD) ini mendorong semakin terbangunnya kepercayaan antara negara-negara di Kawasan Asia Pasific. "Semakin sering masing-masing negara bertemu untuk saling membangun pengertian dan kepercayaan maka stabilitas wilayah dapat tercapai," ungkap Presiden SBY saat membuka JIDD 2012, Selasa (21/3) di JCC, Senayan, Jakarta.
Ditambahkan Presiden SBY, Forum dialog seperti JIDD ini merupakan salah satu ajang saling bertemu dan bertukar pikiran dalam hal keamanan.
Presiden juga menjelaskan bahwa saat ini ASEAN mampu membuat wilayah Asia Tenggara bebas dari konflik antar negara-negara anggotanya dimana hal ini sangat berbeda dengan yang terjadi dimasa lalu. Pada tahun 2011 lalu telah ditandatangani kesepakatan yang dikenal sebagai Bali Concord 3 yang mengurai peran strategis ASEAN di bidang politik dan ekonomi secara global setelah tahun 2015.
ASEAN juga telah mendorong 18 negara untuk menyepakati prinsip-prinsip yang saling menguntungkan. Deklarasi ini tidak mengikat secara hukum tetapi mengikat secara moral, dan deklarasi ini mencakup penghormatan terhadap hukum internasional, HAM, penyelesaian persengkataan dan menghindari penggunaan kekerasan terhadap negara lain. ASEAN juga telah mampu mendorong penyelesaian konflik Laut Cina Selatan yang berlarut-larut selama beberapa tahun terakhir ini dengan pembicaraan-pembicaraan penyelesaiannya antara Negara-negara anggota ASEAN dengan RRT.
Lebih lanjut dikatakannya bahwa kita harus melihat peningkatan anggaran pertahanan sebuah negara bukan berarti negara itu menghadapi sebuah ancaman tetapi demi modernisasi persenjataannya. Dan rasa saling percaya antar negara dapat dibangun dari hubungan antar personal anggota militernya. Karena hal itu terbukti efektif membangun kerjasama dalam menjaga stabilitas dan mengurangi efek konflik karena terbukanya ruang komunikasi.
Hal itu pula yang ditekankan oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam sambutan selaku tuan rumah dalam forum dialog ini. Menhan mengatakan bahwa dengan semakin stabilnya keamanan wilayah Asia Pasifik mendorong militer masing-masing negara untuk bekerjasama dalam operasi selain perang seperti tema dalam dialog ini. Menhan juga menjelaskan bahwa dialog ini juga diharapkan dapat menjadi ajang peningkatan hubungan kerjasama negara-negara peserta dialog, dan APSDEX (Asia-Pasific Security and Defense Expo) dimaksudkan sebagai penyokong dialog ini.
Sementara itu Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon dalam sambutan pembukaannya mengatakan bahwa forum JIDD 2012 ini sangat berarti karena mempertemukan pejabat-pejabat penting di bidang keamanan dengan para praktisi dan ahli-ahli di bidang keamanan. Sekjen PBB berharap forum ini dapat meningkatkan pula kerjasama antara Negara-negara peserta forum dialog ini dengan PBB.
Sekjen PBB juga membahas mengenai penciptaan perdamaian dan tantangan keamanan di abad ke-21 ini dan bagaimana seluruh bangsa dapat bekerja sama untuk mengatasi tantangan tersebut. Ia juga membahas pentingnya kerjasama masyarakat internasional dalam penyelesaian konflik suatu negara yang sudah mengancam keamanan baik rakyatnya maupun negara lain. Untuk penciptaan perdamaian itu, dibutuhkan kelengkapan yang memadai bagi pasukan perdamaian PBB.
Pasukan perdamaian PBB saat ini sangat membutuhkan 44 helikopter bagi kelancaran operasinya dalam melindungi masyarakat dunia terutama ketika mencapai tempat krisis yang susah dilalui melalui darat. Ketika muncul krisis, kehancuran dan pembantaian terjadi, pasukan perdamaian PBB harus siap mengatasinya.
Forum dialog internasional ini diselenggarakan selama tiga hari, mulai tanggal 21 hingga 23 Maret 2012 juga dihadiri PM dan Menhan Timor Leste Xanana Gusmao dan mantan Presiden Filipina Fidel Ramos serta Asistant Director of National Intelligence for Partner Engagement (Amerika Serikat) Michael Flynn. Pada kesempatan ini Forum JIDD 2012 juga mengundang Director - Cooperative Cyber Defense Centre of Excellence (NATO) Ilmar Tamm dan Under Secretary General and Emergency Relief Coordinator UN OCHA, Valerie Amos.
Disamping itu juga, Forum JIDD 2012 yang mempertemukan para pemimpin, perwira militer, akademisi dan pembuat kebijakan dari seluruh wilayah Asia Pasifik dan sekitarnya dihadiri delegasi negara-Asia, Eropa, Amerika dan Australia. Beberapa Menteri Pertahanan Negara ASEAN dan Negara Eropa, seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, dan Belgia, serta sejumlah panglima angkatan bersenjata negara di Asia siap menghadiri forum dialog tersebut.
Lebih dari perwakilan 40 negara dan 50 orang pembicara internasional lainnya bersama 1.300 perserta menghadiri Forum Dialog Pertahanan terbesar di ASEAN ini.(MAW/DAS/SR).

Presiden: Anggaran Naik untuk Modernisasi Militer


Presiden Yudhoyono memegang senapan serbu SS2-V5 bersama Sekjen PBB, Ban Ki-Moon, saat meninjau booth Pindad di JIDD 2012 (Akreditasi Foto: HE219)

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, peningkatan belanja militer Indonesia tidak untuk memicu perlombaan senjata. Peningkatan tersebut semata-mata bagian dari modernisasi militer Indonesia.

"Belanja pertahanan yang meningkat ini harus dilihat dalam konteks proses biasa modernisasi militer dan tidak untuk mendorong perlombaan senjata", kata Yudhoyono, Rabu (21/3), saat membuka Jakarta International Defense Dialogue (JIDD), di Jakarta.

Acara tahunan ini dihadiri para pejabat sipil dan militer negara asing. Tema JIDD 2012 adalah Operasi Militer Selain Perang (Military Operations Other Than War).

Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia berupaya meningkatkan kemampuan militer agar dapat memenuhi kekuatan minimum. Persenjataan dan perlengkapan militer Indonesia lainnya sekitar satu dekade tidak mengalami perkembangan akibat persoalan ekonomi ataupun embargo senjata.

Menurut Yudhoyono peningkatan belanja militer tidak hanya dilakukan Indonesia. Negara-negara lain juga melakukan hal serupa. Seperti halnya Indonesia, negara lain, dinilai Yudhoyono, menambah anggaran militer tetap dalam konteks modernisasi biasa.

Akan tetapi, bagaimanapun, menurut Yudhoyono, peningkatan anggaran pertahanan tetap mesti disertai dengan sikap saling percaya diantara negara-negara, khususnya diantara angkatan bersenjata mereka.

"Kita semua pun tahu, rasa saling percaya itu tidak muncul dalam waktu semalam. Itu semua memerlukan waktu dan mensyaratkan upaya keras untuk menjaganya," katanya.

Mendorong sikap saling percaya, menurut Yudhoyono, juga sangat penting dalam konteks menjaga perdamaian di kawasan yang menyimpan potensi konflik, seperti kawasan Laut China Selatan. Dikawasan ini, ada persoalan rumit terkait sengketa wilayah.

Penyelesaian sengketa-sengketa wilayah di Laut China memerlukan waktu lama untuk diselesaikan tuntas.

Sumber : KOMPAS