Indonesia-China bahas perkembangan kerja sama keamanan

Jakarta - Indonesia dan China akan menggelar dialog membahas kerja sama bidang politik, hukum dan keamanan kedua negara serta pengaruhnya bagi kawasan.

Dalam dialog ke-4 Politik, Hukum dan Keamanan antara Indonesia dan China, delegasi Indonesia dipimpin Menko Polhukam Djoko Suyanto dan delegasi China dipimpin Anggota Dewan Negara Yang Jiechi.

Duta Besar RI untuk China merangkap Mongolia Imron Cotan, Rabu, mengatakan, kerja sama politik, hukum dan keamanan kedua negara telah berjalan baik bahkan semakin solid.

"Di bidang hukum, kita telah banyak melakukan kerja sama dalam penanganan kejahatan trans nasional seperti peredaran narkoba, kejahatan dunia maya dan lainnya," ungkapnya.

Sedangkan di bidang pertahanan, Indonesia dan China memiliki kerja sama yang semakin luas seperti pertukaran perwira siswa, latihan bersama, alih teknologi, dialog antarmatra angkatan darat, dan angkatan laut, kata Imron.

Dialog Bilateral antara Menko Polhukam RI dan State Councilor China merupakan pelaksanaan salah satu butir Deklarasi Bersama Kemitraan Strategis RI-China yang ditandatangani April 2005. 

"Kegiatan itu telah tiga kali dilaksanakan, yaitu pertama di Beijing, pada 17-21 September 2006, kedua di Jakarta, 21 Januari 2010, dan ketiga di Beijing, 28-29 Maret 2012," katanya.

Namun, lanjut Imron, sejak pertemuan ketiga kedua pihak sepakat untuk menjadikan pertemuan dua tahunan itu menjadi tahunan. "Ini menunjukkan kemitraan kedua negara semakin solid, terutama dalam bidang politik, hukum dan keamanan," katanya menegaskan.

Anggota Dewan Negara Yang Jieji saat tiba di Bandara Soekarno Hatta Rabu malam mengatakan dialog kali ini juga memiliki arti penting bagi kedua negara.

"Diharapkan dengan pertemuan kali ini, akan bertambah banyak kemajuan yang dicapai hingga makin mempererat hubungan kedua negara," katanya.

  ● Antara  

Saatnya Terbangun dari Mimpi Indah : Wujudkan Impian Miliki Pusat Informasi Maritim Nasional

Mayor Maritim Tuti Ida Halida, S.T., M.ITM

Beberapa waktu lalu sempat kita mendengar gagasan dari salah seorang Pejabat  TNI AL yaitu Kolonel Laut Judijanto Msi, MA mengenai Konsep Pembentukan NMIC (National Maritime Security Information Center) yang ditanggapi dengan antusias oleh kalangan pakar maritim dari negara tetangga yaitu Australia. Lalu timbullah beberapa pertanyaan dari Pejabat TNI AL tersebut tentang Kesiapan Penerapan Konsep NMIC itu sendiri di Indonesia. Apakah Indonesia sudah benar-benar siap untuk menerapkan konsep tersebut? Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu : Siapa yang akan menjadi pengguna dari NMIC? Apa itu NMIC? Bilamana konsep itu benar-benar siap untuk dibentuk? Dimana konsep itu pantas diterapkan? Bagaimana konsep itu dapat diterapkan di Indonesia atau bagaimana NMIC dibentuk?

NMIC adalah sungguh sebuah gagasan yang jika dapat diterapkan akan berdampak sangat dahsyat bagi berbagai pihak di dalam dan luar negeri. Rencana tersebut akan mengubah pandangan keamanan maritim khususnya di kawasan Asia Tenggara yang pada gilirannya akan membawa pengaruh langsung terhadap usaha untuk menciptakan stabilitas keamanan dan pada akhirnya akan berpengaruh juga terhadap globalisasi.  Mengapa tidak? dimana saat ini berbagai pihak dari luar negeri menggambarkan kondisi aktual keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara yang di dalamnya tentu saja sebagian besar termasuk perairan yurisdiksi Indonesia adalah kawasan yang masih mereka anggap rawan bahaya terorisme, piracy dan juga violence atsea, hal ini dapat kita terjemahkan bahwa masyarakat maritim dunia masih menganggap keamanan maritim di Asia Tenggara termasuk perairan Indonesia masih rawan kejahatan dan oleh sebab itu mereka sangat memerlukan informasi yang akurat dan aktual mengenai keamanan perairan di kawasan Asia Tenggara khususnya di daerah ALKI. Hal tersebut di atas akan  terwujud jika Konsep Pembentukan NMIC dapat direalisasikan di Indonesia.

Apa itu NMIC ?

Istilah NMIC itu sendiri muncul di salah satu tulisan presentasi Kolonel Laut Judijanto, Msi, MA yang berjudul “Kerjasama Strategis Pengelolaan Keamanan Maritim di Indonesia” yang dipaparkan pada acara “Maritime Security Seminar” yang diselenggarakan pada tanggal 13 November 2012 oleh pihak TNI AL bekerja sama dengan pihak Angkatan Laut Singapura yang  bertempat di hotel Shangri-La, Jakarta. Setelah itu kita juga sedikit tersentil dengan bahasan lebih lanjut yang disampaikan oleh Bapak Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan selaku Pemimpin Redaksi Forum Kajian Pertahanan dan Maritim “Quarterdeck” diulas dan diterbitkan pada Buletin “QuarterDeck” tersebut pada edisi Januari 2013,  Vol.6, No.7 dengan judul NMIC: Sekedar Wacana atau Kebutuhan ?

NMIC atau National Maritime Security Information Center atau diartikan juga sebagai Pusat Informasi Keamanan Maritim Kawasan Nasional sebenarnya pembentukannya sudah diidamkan sejak tahun 1994 oleh Kementerian Luar Negeri tetapi sayangnya hanya sebatas wacana yang belum direspon dengan serius oleh para pemangku kepentingan di Nusantara. Tetapi jika kita menilik negara lain seperti Singapura yang berhasil menempatkan pusat informasi keamanan maritim di kawasannya, keberhasilan mereka untuk mendirikan pusat Informasi Keamanan Maritim ternyata didukung penuh oleh Jepang dengan mengajukan pembentukan The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery (ReCAAP). Contoh lain yaitu di London yang telah membentuk International Maritime Bureau (IMB) yang memfokuskan untuk mengatasi masalah perompakan di laut. Hal ini diperkuat dengan resolusi IMO no. A 504 (XII) (5) dan (9) yang diadopsi pada tanggal 20 November 1981 yang intinya mendesak pemerintah dan semua pihak serta organisasi untuk bekerja sama dan bertukar informasi satu sama lain untuk memerangi penipuan maritim.

            Peran IMO dalam memerangi piracy and armed robbery diwujudkan dalam penyediaan layanan modul “piracy dan armed robbery” pada Global Integrated Shipping Information System (gisis.imo.org) yang bisa diakses oleh berbagai pihak dalam rangka meningkatkan akurasi informasi dan memungkinkan pengguna laut untuk menindaklanjutinya melalui pelaporan yang formatnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan instansi.

            Sementara peran dikawasan Asia Tenggara di tengarai dengan dibentuknya Information Fusion Center (IFC) di Changi Naval Base, Singapura yang telah berhasil menyelesaikan insiden yang terjadi pada berbagai ancaman keamanan maritim seperti terorisme di kawasan maritim.

            Bagaimana halnya dengan di Indonesia ? Di Indonesia, Bakorkamla sebenarnya telah berperan aktif dalam penyediaan layanan Information Center terkait masalah keamanan maritim dengan memiliki call center Bakorkamla (62)(21) 500500 dan hal ini telah dilaporkan pada “Co-Chairs Summary Report”  dalam pertemuan ketiga “ARF Inter-Sessional Meeting on Maritime Security” di Tokyo, Jepang yang telah diselenggarakan pada tanggal 14-15 Februari 2011.

            Fungsi Call Center Bakorkamla jika ditilik kembali sangatlah krusial dimana sebagai penyedia layanan Information Center terkait masalah keamanan laut kepada para pengguna laut. Informasi yang biasanya diberikan yaitu tinggi gelombang dan daerah penangkapan ikan yang dihasilkan dari Ground Station (GS) yang dimiliki Bakorkamla. Tentu saja informasi ini sangat membantu bagi kapal-kapal yang akan melewati perairan Indonesia terutama jalur ALKI I, ALKI II dan ALKI III.

 NMIC sekedar wacanakah ?

Lalu benarkah NMIC di Indonesia hanya sekedar wacana? Jika kita beroptimis sedikit untuk mengubah mind set kita ke hal yang lebih positif bahwa jika NMIC itu dapat terwujud maka dampak positif yang maha dahsyat akan kita terima sebagai rewardnya apalagi jika Bakorkamla yang mengambil peran tersebut. Sebelum menjawabnya ada baiknya kita petakan kekuatan yang Bakorkamla miliki untuk mendukung terwujudnya NMIC.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, menurut Bapak Robert Pangindaan sebaiknya dibenak kita sudah terbesit beberapa pertanyaan kunci yaitu: Apa tujuan dibentuknya NMIC, siapa penggunanya dan bagaimana cara membentuknya ?

Apabila bercermin pada IMB yaitu sebagai sumber informasi mengenai ancaman terhadap keamanan pelayaran dan malpraktik dalam bisnis pelayaran. Untuk NMIC sendiri kita dapat membagi tujuannya apakah sebagai pusat penampung informasi atau sebagai pusat sumber informasi. Apabila kita mengklaim bahwa kemampuan NMIC adalah sebagai pusat sumber informasi maritim nasional maka instansi tersebut harus mampu berurusan dengan informasi dari semua aspek maritim yang berada dalam wilayah yurisdiksi nasional termasuk memberikan informasi tentang ancaman terhadap keamanan pelayaran, kejahatan dalam dunia pelayaran, malpraktik dalam bisnis pelayaran serta mampu menyediakan informasi mengenai kondisi manajemen dari suatu lembaga atau institusi yang good-governance nya masih sangat buruk .

Analisis Kemampuan yang dimiliki Bakorkamla dalam mendukung terbentuknya NMIC

            Bakorkamla sebagai Badan Koordinasi jika diberi mandat/kepercayaan sebagai badan pengumpul informasi baik dalam birokat maupun instansi swasta serta masyarakat luas sudah mampu menerima mandat tersebut mengingat badan ini telah memiliki fasilitas yang telah dibangun untuk itu serta memiliki SDM yang kompeten di bidang tersebut. Hanya sedikit perlu adanya pembenahan di beberapa bagian dalam rangka memperkokoh perannya sebagai motor penggagas NMIC. Seperti merefer pada negara-negara maju bahwa mereka juga sebelumnya melakukan pembenahan sebelum mereka benar-benar dapat mewujudkan lahirnya NMIC dengan mewujudkan the 2012 National Strategy for Information Sharing and Safeguarding. Adapun sektor-sektor yang perlu dibenahi tersebut adalah :

1. Mengembangkan wadah secara efektif;

Dalam hal ini jika mandat tersebut benar-benar diberikan kepada Bakorkamla yang notabenenya sebagai wadah yang tepat dalam pengkoordinasian dengan para pemangku kepentingan lainnya, maka kita dapat optimis NMIC akan terwujud dalam kurun waktu yang tidak lama lagi. Hal ini juga diperkuat dengan domain yang sudah sesuai dengan domain yang dibutuhkan NMIC dengan yang telah dimiliki Bakorkamla yaitu domain kemaritiman bukan domain kelautan atau domain lainnya. Karena domain keamanan maritim inilah yang sesuai dengan standard IMO yang senantiasa mengedepankan aspek keamanan pelayaran, keselamatan navigasi serta marine environment protection yang mana semua ini sudah dilaksanakan oleh Bakorkamla.

2. Mengintegrasikan prosesnya;

Usaha pengintegrasian proses sedang dan telah dilakukan Bakorkamla dengan berhasilnya mengintegrasikan beberapa AIS dan Long Range Camera yang dimiliki didaerah/RCC Bakorkamla dengan Puskodal yang berada di Pusat.

3. Kesiapan Dukungan Teknologi untuk pengamanan informasi serta kemampuan mendiseminasikan informasi tersebut.

Dalam hal ini Bakorkamla telah mengembangkan peralatan pantauan terhadap kegiatan kemaritiman nasional dengan berkoordinasi dengan beberapa stakeholder yang bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.

Adapun kemampuan yang dimiliki Bakorkamla antara lain :

a. Bakorkamla telah memiliki MRCC dan RCC yang tersebar di tiga                 wilayah perairan di Indonesia antara lain:

1)  Di wilayah ALKI 1 terdapat MRCC Batam, RCC Aceh, RCC Tg. Balai Karimun, RCC Natuna dan RCC Sambas;

2)  ALKI 2 terdapat MRCC Menado, RCC Kema, RCC Tarakan dan RCC Bali;

3)   ALKI 3 terdapat MRCC Ambon, RCC Tual, RCC Kupang, RCC Jayapura dan RCC Merauke.

b. Peralatan MRCC dan RCC tersebut di atas merupakan fasilitas untuk memperoleh data pemantauan terhadap lalu lintas pelayaran dan deteksi perairan di masing-masing wilayah ALKI. Diantara Peralatan yang ada adalah:

1)   ENC (Electronic Navigation Chart) merupakan sebuah basis data resmi yang dibuat oleh hidrografi nasional untuk digunakan dengan Electronic Chart Tampilan dan Sistem Informasi (ECDIS). ENC memuat semua informasi peta yang diperlukan untuk keselamatan pelayaran dan melengkapi informasi dari peta kertas yang diperlukan untuk keselamatan navigasi perkapalan yang melintasi perairan Indonesia;

2)   AIS database yang berfungsi sebagai data pemantau kapal dengan ukuran 300 GT ke atas. Data yang diperoleh dari AIS adalah nomor IMO, MMSI, Call Sign, Posisi, Kecepatan, Negara tempat kapal tersebut terdaftar, Asal dan tujuan, muatan dan type kapal. AIS di Bakorkamla menggunakan prinsip Integrated Maritime Surveillance System yang diintegrasikan dengan Radar Maritim dan Long Range Camera. Tipe AIS yang dimiliki adalah AIS Base Station. AIS Transponder  yang dimiliki oleh Kapal mengirimkan data secara otomatis dan akan ditangkap oleh Radio receiver VHF FM Marine Band;

3) RADAR merupakan alat pemantau obyek yang berada di permukaan air, data tersebut digunakan untuk deteksi kapal-kapal kecil dan kapal di atas 300 GT yang tidak menyalakan AIS;

4) Long Range Camera digunakan untuk melakukan pengamatan visual terhadap kapal dan kejadian di wilayah laut sekitar MRCC dan RCC yang terdeteksi oleh AIS maupun RADAR sehingga keakuratan pengamatan lebih terjamin. Long Range Camera yang ada di Bakorkamla mampu melakukan perbesaran sampai 5-10 Km;

5) GMDSS merupakan suatu sistem komunikasi untuk mendukung pemantauan terhadap keselamatan kapal yang melintas di wilayah perairan Indonesia yang terintegrasi dengan satelit dan komunikasi radio terresterial.

6) Puskodal Bakorkamla yang berada di Jakarta sebagai kantor yang mengkoordinasikan data dari masing-masing MRCC dan RCC, memiliki beberapa data yang dapat di akses oleh Masyarakat maupun Stakeholder sebagai berikut:

• Peringatan dini.  Puskodal Bakorkamla bertugas memberikan informasi peringatan dini terhadap kapal yang akan bergerak menuju daerah dengan gelombang tinggi, peringatan dini tersebut dikirimkan kepada stakeholder yang mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk menghubungi kapal terindikasi tersebut.
• Data pelanggaran keamanan dan penegakan hukum. Data yang berisi informasi yang berkaitan tentang pelanggaran terhadap keamanan dan penegakkan hukum yang didapatkan dari dalam maupun luar negeri dengan informasi tersebut dibuatkan rekapitulasi oleh Puskodal mingguan.
• Data AIS harian MRCC dan RCC tentang kapal asing. Kapal yang melintas di wilayah ALKI dan terpantau oleh masing-masing MRCC dan RCC dikirimkan ke Puskodal, data tersebut dikelola oleh Puskodal dilanjutkan dengan melakukan filtering terhadap kapal asing dan dibuat data data tersebut dikirimkan kepada stakeholder untuk saat ini masih dikirimkan ke TNI AL dan POLAIR.
• Integrasi dan long range kamera. Integrasi adalah suatu penggabungan beberapa peralatan dalam hal ini peralatan pemantauan AIS dan Long Range Kamera di dalam satu peralatan yang terpusat. Dengan Integrasi ini Puskodal Bakorkamla dapat pula melakukan pemantauan di daerah langsung dengan menggunakan peralatan integrasi tersebut, sehingga akan memudahkan koordinasi jika terjadi deteksi maupun pelanggaran di laut.
• Indokamla. Indokamla merupakan data yang diperuntukkan kepada msyarakat luas yang berisi data-data kapal yang terpantau oleh MRCC dan RCC Bakorkamla. Indokamla merupakan public service selain berisi data kapal, Indokamla juga berisi perkiraan tinggi gelombang dan cuaca perairan di wilayah Indonesia.

Dengan peralatan pemantauan dan data yang dimiliki masing-masing MRCC, RCC dan Puskodal, Bakorkamla dapat dan mampu melayani informasi tentang seluruh wilayah perairan di sepanjang wilayah ALKI di Indonesia. Bakorkamla dapat dijadikan sumber informasi kemaritiman Indonesia terlebih lagi Bakorkamla sebagai wadah yang sangat sesuai dengan NMIC ini yaitu Bakorkamla sudah memiliki domain kemaritiman nasional bukan domain kelautan, khususnya keamanan maritim yang telah sesuai dengan standard IMO yaitu mengedepankan aspek keamanan pelayaran, keselamatan navigasi serta marine environment protection. Hanya saja perlukomitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk mewujudkannya karena dalam prakteknya hal ini akan sangat sulit terwujud manakala semua pihak masih mengedepankan kepentingan sektoralnya dan belum sepenuhnya memberikan mandat tersebut kepada Bakorkamla. Perlu usaha yang intensif dan pemikiran yang benar-benar dicurahkan oleh semua pemangku kepentingan untuk kebutuhan berskala nasional ini dengan tujuan akhir yang tak lain adalah untuk kepentingan masyarakat luas. Mari satukan pola pikir/persepsi kita bahwa NMIC adalah suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi yang jika ditelaah lagi cakupan informasi yang kita butuhkan saat ini akan mengandung enam spektrum kepentingan yang tentu saja semuanya itu untuk mendukung kebijakan nasional. Enam spektrum kepentingan tersebut menurut US National Strategy for Maritime Security adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan dan Perdagangan;
2. Kedaulatan, Integritas Nasional dan Politik Independen;
3. Keamanan terhadap tindak kriminal di laut;
4. Keamanan terhadap Sumberdaya;
5. Keamanan terhadap Lingkungan;
6. Keamanan terhadap pengguna laut dan nelayan.

Dimana jika kita dapat mewujudkannya maka dampaknya sangatlah dahsyat di mata dunia serta dapat mengubah pandangan dunia terhadap keamanan maritim khususnya di kawasan Asia Tenggara yang selama ini dipandang sebagai kawasan rawan tindak kriminal yang pada gilirannya akan membawa pengaruh langsung terhadap usaha untuk menciptakan stabilitas keamanan dan pada akhirnya akan berpengaruh juga terhadap globalisasi.

Kesimpulan 

Dengan SDM, peralatan pemantauan dan data yang dimiliki masing-masing MRCC, RCC dan Puskodal, Bakorkamla dapat mampu melayani informasi tentang seluruh wilayah perairan di sepanjang wilayah ALKI di Indonesia. Bakorkamla dapat dijadikan sumber informasi kemaritiman Indonesia atau sudah mampu mengemban fungsi NMIC yang juga sangat sesuai karena memiliki domain kemaritiman nasional bukan domain kelautan, khususnya keamanan maritim yang telah sesuai dengan standard IMO yang mengedepankan aspek keamanan pelayaran, keselamatan navigasi serta marine environment protection.

Saran 

Komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk mewujudkan Bakorkamla yang berfungsi sebagai NMIC sangat diperlukan karena dalam prakteknya hal ini akan sangat sulit terwujud manakala semua pihak masih mengedepankan kepentingan sektoralnya dan belum sepenuhnya memberikan mandat tersebut kepada Bakorkamla. Perlu usaha yang intensif dan pemikiran yang benar-benar dicurahkan oleh semua pemangku kepentingan untuk kebutuhan berskala nasional ini dengan tujuan akhir yang tak lain adalah untuk kepentingan masyarakat luas. Dengan terlebih dahulu menyatukan persepsi bahwa dengan domain yang dimiliki yang sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan IMO yaitu domain kemaritiman yang sudah sesuai dengan yang dimiliki Bakorkamla, SDM yang sudah memadai serta peralatan yang sudah menunjang  semua hal tersebut maka Bakorkamla sudah siap sebagai NMIC di Indonesia yang harus didukung sepenuhnya oleh semua pihak.

Tentu saja perlu adanya persiapan-persiapan disertai pembenahan dalam rangka persiapan pembentukan NMIC itu sendiri oleh Bakorkamla seperti pengembangan wadah yang efektif, pengintegrasian proses serta Persiapan dukungan teknologi terkait pengamanan dan diseminasi informasi.

Supremasi Informasi (Intelijen) di Era Globalisasi: Perspektif NKRI

Robert  Mangindaan

1.  Pendahuluan

       Kenali dirimu, kenali musuhmu, maka engkau tidak akan celaka. Diktum yang terkenal itu sudah dipesan oleh Sun Tzu sejak empat abad sebelum Masehi, ditulis dalam buku Seni Perang, dan (nampaknya) masih perlu diperhatikan sampai sekarang ini. Pesan tersebut perlu dipahami dengan baik oleh bangsa Indonesia yang ‘ingin’ dan bertekad untuk dikenal sebagai NKRI. Siapakah yang dimaksudkan dengan bangsa Indonesia (core values), ada dimana mereka (geography), dan mereka punya apa (natural resources)?

      Dalam pergaulan antar bangsa, jati diri bangsa semakin penting artinya, katakanlah sebagai fondasi dari pertahanan nasional (national defense) bagi NKRI. Setiap bangsa memiliki jati diri yang jelas dan sangat wajar apabila mereka berusaha untuk memelihara dan mempertahankannya, bahkan bersedia untuk berperang. Terlebih di era globalisasi, yang mengusung demokrasi untuk kepentingan liberalisasi perdagangan, akan semakin menekan (baca: mengikis) core values negara berkembang untuk digantikan dengan ‘universal values’ yang sebetulnya adalah ‘Amerikanisasi’. Globalisasi nantinya akan mempertajam kesenjangan antara bangsa (pemain) yang siap, dengan bangsa (penonton) yang tidak siap untuk survive dan berkembang di era ini.  Baik pihak yang siap, maupun pihak yang belum siap, semuanya membutuhkan informasi (baca: intelijen) mengenai dua hal, yaitu pengetahuan atau informasi tentang kondisi pihaknya sendiri (berbangsa dan bernegara), dan berikutnya pengetahuan tentang dinamika lingkungan stratejik (pergaulan antar bangsa).

       Ketersediaan informasi di era informasi sekarang ini,  menjadi kebutuhan primer bagi semua pihak, terlebih bagi negara berkembang seperti NKRI yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah, dan berada di jalan silang dunia. Normatif, penyedia informasi (baca: intelijen) untuk penyelenggaraan pemerintahan adalah pihak intelijen  nasional dengan semua jajarannya, yang direkayasa sesuai dengan kebutuhan nasional. Belakangan ini, banyak pihak sering mempertanyakan kinerja lembaga intelijen, yang terkesan tidak optimal, ataukah tidak maksimal, ataukah tidak memenuhi harapan banyak pihak. Memang benar bahwa tolak ukur untuk menakar kinerja jajaran intelijen, akan menjadi bahan perdebatan yang tidak kunjung selesai. Hal ini disebabkan tiga hal, yaitu (i) latar belakang kepentingan yang berbeda, (ii) pengetahuan tentang intelijen yang relatif terbatas, dan (iii) memahami intelijen dari satu school of thought yang spesifik, misalnya penganut paham Clausewitz.

      Mengenai poin yang ketiga, penganutnya cukup banyak di Nusantara ini dan mereka paham betul mengenai pandangan Carl von Clausewitz  tentang intelijen, yang secara tegas mengemukakan dalam bukunya On War bahwa..  many intelligence reports in war are contradictory; even  more are false, and most are uncertain….In short,  most intelligence are false.

      Bagaimana gambaran pengorganisasian intelijen di Indonesia? Pada tataran nasional, ada Badan Intelijen Negara (BIN) yang dirancang sebagai ‘penjuru’ dalam urusan intelijen nasional. Pada tataran stratejik, misalnya di KemHukham, KemPerdagangan, KemKeu, telah mengembangkan divisi intelijen, sedangkan di Kemhan, konon disana belum dilembagakan fungsi intelijen pertahanan nasional (national defense). Pada jajaran intelijen militer memang sudah ada Badan Intelijen Strategis, yang (tentunya) dirancang untuk memenuhi kebutuhan operasional militer. Tetapi di jajaran angkatan (darat-laut-udara) tidak ada divisi intelijen, melainkan divisi pengamanan yang secara teoritik lingkupnya adalah counter intelligence (pam-pers, pam-dok, pam-mat, dst). Konstruksi tersebut dirancang pada era Orde Baru yang menggariskan kegiatan intelijen hanya ‘satu pintu’ dan cenderung berat pada ‘negative intelligence’. Salah satu indikatornya adalah penggarisan yang menetapkan bahwa penyelenggaraan intelijen maritim atas perintah Menhankam/Pangab. Sepanjang pengetahuan penulis — perintah tersebut belum dicabut sampai sekarang.

      Padahal setiap angkatan sudah punya lembaga pendidikan intelijen, yang mencetak kapabilitas untuk mengindra ancaman kematraan mulai dari skala low probability sampai padahigh impact. Di sana sudah diajarkan bahwa fungsi hakiki intelijen yaitu to avoid surprise … yang harus dijabarkan dalam berbagai aras (stratejik, taktis operasional) dan lingkup kebutuhan (politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan).

      Secara sederhana, intelijen dituntut untuk menyediakan informasi, data, pengetahuan, yang ‘sempurna’ untuk memenuhi kebutuhan perencanaan, dan pengambilan keputusan.  Secara sederhana pula, dapat ditegaskan bahwa masukan intelijen yang baik, akan menghasilkan perencanaan yang baik, dan selanjutnya pengambilan keputusan yang tepat.

     Sudah banyak contoh yang memperlihatkan pihak yang lemah (inferior) mampu memukul pihak yang lebih kuat (superior), oleh karena memiliki intelijen yang baik.         Salah satu contoh yang spektakular adalah serangan 11 September 2001 ke beberapa obyek penting di AS, nyatanya mampu dilaksanakan melalui perencanaan yang sangat rapih, tentunya dengan masukan intelijen yang tepat. Pihak penyerang mengetahui dengan baik mengenai kelemahan intelijen negara adidaya tersebut, yaitu; (i) arogansi yang berlebihan, sangat yakin tidak ada pihak berani ‘cari perkara’ dengan keperkasaan teknologi perang AS, (ii) sistem birokrasi di jajaran intelijen sangatrigid lagi pula kental dengan egosektoral yang kuat, (iii) arsitektur Homeland Security belum konkrit, sedangkan keperkasaan teknologi militer diarahkan keluar.

        Sebaliknya — tanpa masukan intelijen yang baik, tidaklah mungkin membuat suatu rencana (strategic planning), atau strategi raya (grand strategy), atau strategi keamanan nasional (national security strategy), yang memenuhi kriteria feasible, acceptable, suitable.  Semua arsitek perencanaan stratejik sangat paham apa arti  knowledge is power.

2. Globalisasi dan Strategi pembangunan nasional NKRI

     Ada berbagai batasan mengenai globalisasi, tetapi tulisan ini mengacu pada pandangan Michael D. Intriligator yang mengemukakan…

 Globalization is a powerful real aspect of the new world system, and it represents one of the most influential forces in determining the future course of the planet. It has manifold dimensions: economic, political, security, environmental, health, social, cultural and others[1]. 

      Pandangan tersebut mengemukakan bahwa — paling tidak, ada tujuh aspek terkait dengan globalisasi, berarti ada tujuh spektrum informasi yang sangat diperlukan NKRI, agar dapat memetik manfaat dari globalisasi. Kebutuhan tersebut bersifat mutlak, artinya tanpa informasi yang memadai dan akurat, NKRI pasti akan menghadapi sisi negatif dari globalisasi.  Pengetahuan tersebut sudah diingatkan oleh Joseph  Stiglitz bahwa…

Globalization today is not working for many of the world poor. It is not working for much of the environment. It is not working for the stability of the global economy….[2]

     Ada baiknya juga menyimak pandangan dari  Malaysia yang mengemukakan bahwa .. sesungguhnya globalisasi ini mendatangkan terlalu banyak kebaikan kepada kita sehinggakan nilai-nilai dan budaya pemakanan kita diikuti orang, namun bagi sesebuah negara kecil dan membangun, fenomena globalisasi ini tidak mustahil akan memusnahkan jati diri dan identiti masyarakatnya..[3]    

      Suatu realita yang (perlu) disadari oleh semua pihak, bahwa Indonesia tidak sendirian di muka bumi ini, tetapi justru berada pada posisi stratejik dan tidak mungkin menghindari pertemuan dengan kepentingan-kepentingan (baca: strategi raya) dari pihak lain. Situasi tersebut sudah mengisyaratkan bahwa ada kebutuhan yang sangat mendasar, yaitu merumuskan strategi nasional, seperti yang dikemukakan oleh Alan Stolberg..

In some manner, shape, or form, every nation state in the international system has a national security strategy or strategies. These strategies are intended to guide the state as it makes its way through the labyrinth of challenges that every nation state faces in the 21st century. [4]

     Berbicara mengenai strategi, tentulah para the strategist sudah mempunyai rujukan yang diperoleh dari berbagai school of thought, baik dari belahan bumi bagian timur ataupun barat. Tulisan ini, mengacu pada pemahaman yang sederhana, seperti diajarkan oleh Colonel (Ret.) Arthur Lykke kepada seluruh generasi lulusan Army War College bahwa, strategi terdiri dari tiga komponen yaitu sasaran (objectives), cara atau konsep (ways), dan sarana atau sumber daya (means).[5] Penetapan ketiga komponen tersebut,  membutuhkan sejumlah informasi terkait, yang harus akurat dan aktual, artinya — tidaklah mungkin merumuskan strategi yang tepat, terarah dan terukur,  tanpa dukungan intelijen.

      Strategi pembangunan Nasional NKRI mengacu pada konstitusi yang menggariskan bahwa “melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.  Bukanlah perkara yang mudah bagi NKRI untuk mencapai strategic objectivesseperti yang diamanahkan oleh konstitusi, di era globalisasi yang berkembang bersamaan dengan era informasi, dikendalikan pula oleh negara industri dan atau negara maju. Mereka menguasai teknologi maju, juga teknologi informasi yang sangat andal, punya modal yang kuat di dukung pula oleh sistem yang robust (IMF, World Bank, WTO), memampukan mereka mengendalikan tujuh aspek globalisasi seperti yang dikemukakan oleh Michael D. Intriligator (economic, political, security, environmental, health, social, cultural).

        Menarik untuk dicermati aspek cultural, ternyata aspek tersebut merupakan bagian dari ‘mesin’ globalisasi. Apabila aspek tersebut di-tera-kan ke peta demografi NKRI, akan segera terlihat bahwa cultural adalah achilles yang melekat sepanjang masa. Indonesia bukannya tidak sadar akan hal itu, terbukti dengan adanya salah satu dari empat konsensus nasional yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang menganggap keanekaan adalah suatu rahmat illahi. Akan tetapi, konsensus tersebut tidak akan bertahan hidup (sustainable) secara alamiah, tidak bisa pula di anggap gratis, atau taken for granted !! Harus ada upaya yang konsisten dan cerdas untuk memelihara (to maintain) konsensus nasional tersebut.

     Gelombang demokratisasi yang digalakkan oleh AS, adalah gebrakan pembuka jalur liberalisasi perdagangan, yang akan mempercepat aliran modal, jasa, dan barang, dari negara maju ke negara berkembang. Gambaran tersebut mengatakan bahwa globalisasi tidak akan berhenti di Jakarta, tetapi akan merobos masuk ke 540 kabupaten/kota di seantero NKRI. Ada tujuh aspek globalisasi menyatu yang dirancang (taylor made) dan diprogram sesuai dengan sasaran (kabupaten/kota) yang diinginkan. Pertanyaan sederhana  muncul disini — apakah otonomi daerah siap menghadapi predator kelas dunia? Punyakah mereka informasi memadai, untuk menghadapi ‘mesin’ globalisasi yang akan menguras kekayaan alam setempat?

 3.  Peta  kebutuhan intelijen kontemporer

     Pengalaman pribadi di era awal 1980-an yang ingin diungkapkan disini ialah (banyak) pejabat dalam kapasitas pembuat keputusan sering mengabaikan peran intelijen, dan sikap mereka sepertinya penganut Clausewitz, yang mengatakan ‘met of zonder intel, kita jalan terus’. Begitu pula di dalam lingkungan pendidikan, sewaktu belajar membuat Rencana Operasi, sering sekali pihak pembimbing memutuskan lampiran intelijen untuk di pre-memory.

       Pada aras stratejik di lingkungan birokrat, misalnya jajaran setingkat Kementrian, sepertinya banyak pihak (decision making) kurang peduli dengan dukungan intelijen stratejik, hal ini barangkali disebabkan oleh beberapa hal, misalnya; (i) persepsi mereka yang memandang intelijen sebatas aras kegiatan spionase, (ii) trauma terhadap kinerja intelijen di masa lalu, (iii) sudah terbiasa membuat program tanpa intelijen stratejik, sebaliknya — menggunakan asumsi-asumsi yang dianggap dapat membantu, (iv) tidak adanya divisi intelijen yang tersedia untuk mendukung  kegiatan perencanaan.

       Pada prinsipnya, tugas pokok intelijen adalah mencegah terjadinya pendadakan (to avoid surprise), yang secara klasikal dijabarkan dalam tiga spektrum yaitu political surprise, economic surprise, dan military surprise. Dari pemahaman sederhana tersebut, memungkinkan orang awam dapat mengukur kinerja ‘mesin’ intelijen, apakah mampu mencegah terjadinya surprise ataukah bagaimana?  Dalam pertemuan antar kepentingan nasional, atau strategi raya (grand strategy), atau national security strategy, sudah menjadi pemahaman universal, bahwa pihak yang memiliki keunggulan informasi yang akan berjaya.  Pemahaman tersebut secara terbuka dikemukakan oleh AS dan dibakukan dalam standard operating procedures, seperti berikut ini..

According to the Joint Chiefs of Staff publication Joint Vision 2010: “We must have information superiority: the capability to collect, process, and disseminate an uninterrupted flow of information while exploiting or denying an adversary’s ability to do the same.”  So by announcing that the sine qua non for success in future conflicts is “information superiority,” we have defined new vulnerabilities and targets for the attack and for the defense.[6]

        Pada masa perang dingin, informasi yang paling dibutuhkan adalah mengenai kekuatan ‘mesin’ perang (strategic capabilities), tentang perimbangan kekuatan militer, berikut logistik (arti luas)  untuk mendukung  persebaran (deployment) kekuatan operasional. Tetapi pada era pasca perang dingin, pasca perang Libanon (2006), informasi yang paling dibutuhkan adalah mengenai kekuatan ‘mesin’ ekonomi, yang menyebarkan liberalisasi perdagangan, menggalakkan pasar bebas, dan membuka akses menerobos ke sentra kekayaan alam di berbagai penjuru dunia.

       Kembali kepertanyaan semula, siapakah NKRI?  Sudah pasti akan muncul berbagai jawaban, namun dapat disederhanakan dalam rumusan berikut ini;

(i) bangsa yang terdiri dari 1072 etnik (Anhar Gonggong-2011) kini berjumlah 240 juta jiwa,  adalah potensi pasar  yang sangat besar bagi produk negara maju, obyek globalisasi,

(ii) mendiami gugusan pulau 17.449 yang terbentang kurang lebih 5000 mil timur barat, dan 1700 mil utara selatan, yang secara alamiah memiliki domestic life lines terpanjang di dunia,

(iii) memiliki kekayaan alam di darat (30%) dan di laut (70%) yang belum terinventarisasi secara baik, lagi pula data base nasional belum terpadu,

     Strategi pembangunan nasional membutuhkan informasi yang aktual dan akurat mengenai ketiga poin tersebut, dan perlu pula dibagi dalam tiga blok, yaitu basic descriptive elements, current reportorial elements, dan predictive-evaluative elements. Kebutuhan stratejik telah mendikte kepada NKRI untuk memiliki ‘mesin’ intelijen yang mampu memproduksi ketiga blok informasi tersebut. Terlebih pula, produk tersebut harus lebih baik, lebih akurat, lebih aktual, dari pada produk pihak lain misalnya unit economic intelligence dari World Bank. Dari pihak IMF mereka mengembangkan intelijen yang fokus pada empat kepentingan yaitu; (i)trade and transactions,  (ii) capital  and  investment  movements,  (iii) migration and movement of people, and (iv) the dissemination of knowledge[7].

      Nampaknya panggung pertarungannya adalah menguasai supremasi informasi, antara ‘mesin’ intelijen NKRI disatu pihak, dengan IMF dan World Bank di pihak yang lain. Pertanyaan yang muncul sekarang ini ialah, pihak mana di NKRI yang mengelola dan mengoperasikan ‘mesin’ intelijen yang mampu dan setanding dengan unit intelijen IMF dan World Bank?

      Pertanyaan ini mungkin sekali agak terlambat, oleh karena NKRI sudah punya RPJMN-PJP dan ada pula MP3EI, yang sedang diimplementasikan. Secara teoritik, penyiapan program pembangunan nasional tersebut, tentulah ada dukungan intelijen yang meliput tujuh aspek globalisasi (economic, political, security, environmental, health, social, cultural).  Akan tetapi ada beberapa indikator yang mengisyaratkan bahwa dukungan intelijen nasional yang tersedia, sepertinya kurang memadai. Tidak mengherankan apabila para arsitektur program tersebut, cenderung menggunakan asumsi, sintesa, dan sebagainya, untuk mengisi kekosongan informasi terkait. Beberapa indikator tersebut, adalah; (i) arti-pentingnya transportasi laut untuk mengisidomestic life lines yang terpanjang di dunia, kurang mendapatkan atensi yang proporsional,  (ii) kondisi ekonomi daerah di 540 kabupaten/ kota tidak sama ‘sehat’, dan tidak siap untuk menghadapi era pasar bebas, misalnya AFTA, agenda ASEAN Economic Community, Trans Pacific Partnership, (iii) legislasi untuk pengamanan kekayaan alam, tidak lagi mengakar pada pasal 33 UUD NRI 1945, sebaliknya membuka lebar akses bagi  kekuatan ekonomi global.

      Banyak ramalan dari berbagai pihak, apakah para pakar ekonomi, politik, termasuk juga badan intelijen AS yaitu CIA, mengungkapkan bahwa NKRI kelak akan menjadi satu dari lima negara besar dunia. Ramalan tersebut tentunya sangat membahayakan, maaf —membahagiakan !! Penulis dapat memahami ramalan seperti itu, dengan argumen yang sederhana — laut yang luasnya 70% dari wilayah NKRI belum di eksploitasi secara optimal. Ekonomi maritim belum menggeliat, malahan di laut ada significant loss yang jumlahnya kurang lebih 30 milyar USD per tahun. Kehilangan tersebut sudah berlangsung hampir satu dekade, dan belum ada indikasi untuk mengatasi ancaman tersebut. Situasi tersebut menyiratkan dengan sangat jelas bahwa NKRI miskin intelijen maritim, dan dampaknya adalah perumusan policy and strategy menjadi tidak jelas (blurred). Bukan suatu kebetulan apabila Information Sharing Center, Information Fusion Centerdi bidang keamanan maritim untuk ASEAN bermarkas di Singapore. Dalam bahasa teknis —supremasi informasi keamanan maritim ada di pihak Singapore, dan mereka pula yang mengendalikan keamanan maritim di seluruh perairan Asia Tenggara.

      Peta kebutuhan informasi bagi NKRI, perlu menaruh perhatian yang proporsional terhadap ‘tumpah darah’ di laut yang luasnya duapertiga dari wilayah darat. Konon disana ada potensi ekonomi yang sangat besar dan mampu mengangkat NKRI menjadi lima besar dunia. Contoh nyata, adalah Korea-Selatan membangun perusahaan-perusahaan raksasa yang sudah mendunia, uangnya berasal dari laut.

4. Langkah ke depan

     Mewujudkan supremasi intelijen di era globalisasi untuk kejayaan NKRI, bukanlah perkara sesulit membuat roket keangkasa luar. Modal dasarnya adalah kemauan yang kuat, dan…..janganlah terlalu ‘Clausewitzian’.  Kemauan yang kuat didasarkan pada kebutuhan yang bersifat mandatory, katakanlah—  to be or not to be,  oleh karena tidak ada pilihan lainnya.

      Langkah awal adalah membenahi arsitektur jajaran intelijen, menata kedudukannya sesuai aras kepentingan,  berada pada strata nasional, stratejik, operasional dan mungkin sampai pada aras teknis. Ada kebutuhan untuk membentuk embrio intelijen pada sektor stratejik yang dipandang perlu dukungan intelijen, misalnya pada sektor ekonomi, perdagangan, perbankan.  Secara khusus perlu juga meninjau peran intelijen militer, sebaiknya tidak membatasi pada dimensi pengamanan dan sektoral. Misalnya TNI-AL tidak membatasi pada naval intelligence tetapi lebih luas yaitu maritime intelligence, yang mampu menyediakan informasi kepada semua pemangku kepentingan maritim nasional.

    Langkah berikutnya adalah membangun kapasitas untuk memenuhi semua aras, dan sektor kepentingan, yang berkembang mengikuti perubahan lingkungan stratejik. Membangun kapasitas dalam pengertian untuk mengawaki wadah ‘baru’ intelijen, bukan karena ‘latah’ mencontoh pihak lain, tetapi karena ada enam faktor berpengaruh, yaitu; (i)  the changing nature of threats, (ii) the changing nature of peace, (iii) the changing nature of warfare, (iv)  the changing nature of information, (v)  the changing national security strategy, (vi) the pace of technological change.[8]

     Penulis tidak bisa menafikan bahwa ada kesulitan yang tersembunyi untuk membangun arsitektur intelijen yang ‘baru’, yaitu kultur ego-sektoral yang sangat kuat melekat pada semua jajaran intelijen yang eksis. Membangun kultur komuniti( jointness) bukan perkara yang mudah, sekalipun semua pihak sudah sangat paham arti sinergitas, akan tetapi dalam bentuk fisiknya tidak akan mudah terwujud. Bagi NKRI yang kekuatan ekonomi masih lemah dan belum mampu membangun arsitektur intelijen yang besar dan perkasa, pilihan yang tersedia adalah konsolidasi jajaran intelijen nasional, transformasi menjadi institusi yang modern, dan  kesadaran yang kuat mengenai lingkungan (stratejik). Seperti pesan Sun Tzu….know yourself, and know the enemy, and you will not be peril. (B-o8/QD/viii/2013)

[1] Intriligator, Michael  D. “Globalization of the World Economy:  Potential Benefits  and Costs and a  Net Assessment”. Milken Institute,  January 2003.

[2] Stiglitz, E. Joseph. “Globalization and Its Content”, WW Norton & Company. 2002

[3] Muhammed Fauzi Bin Othman dkk, “Globalisasi dan Hubungan Etnik”, Eprints.utm.my/1454/1/MuhammadFauziOthman, 2009.

[4] Stolberg, Alan G. “How Nation-States Craft National Security Strategy Documents”, US Army War College  Strategic Studies Institute, 2012.

[5] Jablonsky, David : “Why is strategy difficult?”   Theory of war and strategy,  U.S. Army War College Guide to National Security Issues, Volume  I , 2012.

[6] Ryan Henry and C. Edward Peartree, “Military Theory and Information Warfare”, © 1998 Center for Strategic & International Studies,. From Parameters, Autumn 1998, pp. 121-35.

 [7] Dihimpun dari beberapa tulisan staf IMF, www.imf.org

[8]Barger, Deborah G. “Toward a Revolution in Intelligence Affairs”, RAND National Security Research Division, 2005

Antara Leopard dan Komodo

Berita menyenangkan, pantas dan enak didengar, datang dari Pangdam Mulawarman Mayjen TNI Dicky Wainal Usman. Ketika menyaksikan penyerahan hibah 1 Helikopter Bell 412 EP dari Pemprov Kaltim ke Kemhan di Bandung tanggal 13 Juli 2013 dia katakan sedikitnya 12 MBT Leopard akan ditempatkan di Kaltim bersama dengan Heli tempur Apache. Belum lama dari berita itu ada pula berita tentang rencana besar TNI AL menyelenggarakan latihan AL gabungan 18 negara di Natuna April 2014, namanya Latgab Komodo.

Kiri kanan Kalimantan memang menjadi perhatian serius Cilangkap karena di dua hot spot itu telah berlaku ujian matakuliah teritorial, tepatnya klaim teritorial. Di kanan Kalimantan ada Ambalat di mana tetangga jauh di hati dekat di mata lebih merasa pantas memiliki perairan itu setelah “memperoleh” Sipadan dan Ligitan tahun 2002. Sementara di kiri Kalimantan ada suhu demam berkepanjangan karena Cina melakukan manuver kapal perang di kawasan kaya sumber daya fosil itu, Laut Cina Selatan (LCS). Yang sebelah kanan Kalimantan sudah nubruk teritori sedangkan yang kiri agaknya masih nyerempet nih.

Kedatangan berbagai jenis alutsista secara bergelombang tentu saja beberapa item diantaranya mestinya didekatkan dengan titik panas. Tujuannya bukan untuk memanaskan situasi tetapi lebih berperan sebagai anti biotik pertama manakala ada serangan flu yang mau uji kekuatan imunitas. Setidaknya sebagai penggentar jika tetangga sebelah mau bermain api dengan NKRI. Maka pantas jika 12-15 MBT Leopard ditaruh di Mulawarman bersama puluhan Tank Scorpion atau AMX13 untuk membentuk batalyon kavaleri komposit. Termasuk 1 detasemen Astross sebagai kekuatan jaga nilai dan harkat. Penempatan satu skuadron heli komposit Apache, Mi35, Bell 412EP diyakini sudah memberikan kekuatan percaya diri.

Bagaimana dengan Tanjungpura. Jangan kuatir, skuadron Hawk di Supadio akan ditemani dengan skuadorn UAV canggih untuk memantau pergerakan makhluk militer di seberang Entikong atau Putusibau. Tidak hanya itu, prediksi kita batalyon kavaleri dan artileri di Kalbar juga akan diisi dengan MBT Leopard, Tank Scorpion, Tank AMX13, Panser Anoa dan Artileri Caesar Nexter. Secara infrastruktur jalan raya di Kalbar lebih baik dari Kaltim karena dari ibukota Provinsi Pontianak ke wilayah perbatasan bisa dicapai. Maka penempatan Panser Anoa di Kalbar pantas. Ini berbeda dengan Kaltim. Jalan raya di Kaltim justru sejajar dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi mulai dari Balikpapan, Samarinda, Bontang, Sangatta, Berau, Tanjung Selor dan Malinau. Tidak menyentuh tapal batas.

Untuk MEF tahap pertama yang selesai tahun 2014, sudahlah jelas alutsista apa yang dibeli dan yang mau datang. Jangan lupa MEF itu akan terus berlanjut ke tahap lima tahun berikutnya. Tentu perkuatan demi perkuatan itu akan menempatkan posisi Kalimantan sebagai prioritas asupan gizi alutsista disamping pulau-pulau lain. Jadi tetap optimis dengan alokasi alutsista terbaru yang akan ditempatkan di bumi borneo itu. Tegasnya tidak hanya 12-15 MBT, tidak hanya 1 detasemen Astross, tidak hanya 5 pucuk Caesar Nexter atau 10 Panser Anoa. Pasti akan ditambah terus secara bertahap menuju kekuatan yang disegani.

Kemudian melihat rencana RI mengadakan latihan gabungan AL dengan 17 negara lain di Natuna April 2014 merupakan langkah cantik sekaliguna gagah, tetapi juga harus berhati-hati. Lho kok bisa, ya iyalah cantik karena ini berkait dengan diplomasi maritim yang perlu dipertontonkan. Bahwa dengan latihan itu nanti perairan ZEE Natuna akan dilintasi armada gabungan termasuk Cina yang juga ikut latihan Komodo. Gagah karena TNI AL menjadi leadernya dan mengirim 12 KRI terbaiknya untuk memimpin konvoi kapal perang 18 negara menyisir beberapa kepulauan yang berada di wilayah NKRI. Berhati-hati karena yang ikutkan ada Cina, ada Rusia, ada Jepang, ada AS disamping negara-negara ASEAN. Itu sebabnya release resminya adalah latihan penanggulangan bencana.

Mengelola suhu konflik di LCS memang perlu kesabaran dan ketenangan. Posisi Indonesia yang tak ikut dalam klaim LCS memberi keleluasaan bagi diplomasi negeri ini ke semua pihak yang bertikai agar bisa memperoleh “kesetaraan kehormatan bersama” melalui kegiatan latihan militer bersama. Boleh jadi ini merupakan titik awal untuk bersama-sama pula mencari solusi terbaik dengan suasana kedekatan militer dan saling ketergantungan dalam hubungan ekonomi multilateral. Perspektif hubungan antar negara ke depan ini khususnya di kawasan Asia Pasifik akan semakin dinamis dan mungkin saja akan terjadi petir di siang hari. Tentu untuk mengurangi dampak petir tadi perlu ada prakarsa. Indonesia berpeluang besar memainkan prakarsa itu.

Kita berpandangan Leopard dan Komodo adalah kampanye. Yang pertama tentu sesuai namanya, jangan-main-main dengan kucing hutan kami kalau tidak ingin diterkam. Yang terakhir juga sesuai namanya, karena kata si Cina LCS sudah diklaim sejak jaman baheula maka memunculkan nama Komodo seakan ingin menegaskan bahwa masih ada lagi makhluk yang lebih pra sejarah, ya si Komodo itu. Bukan bermaksud menyindir tetapi kalau klaim didasarkan pada argumen kejayaan masa lalu yang sudah bernilai berabad-abad, kita pun bisa mengatakan kami ingin juga mengembalikan kejayaan Majapahit. Bagaimana koko Panda ?

Kevin Rudd Set to Give C-130H and Boats to Indonesia

RAAF C-130H Hercules (photo : Jubes474)

Kevin Rudd set to give planes and boats to Indonesia in visit this week

Kevin Rudd will take a kitbag of goodies to Indonesia this week as he seeks more help from that county to curb the boat flow.

The secondhand C-130 Hercules planes that Indonesia was going to buy at “mates rates” will now be a gift, and there will be patrol boats (customs not naval) thrown in. There could also be developmental aid.

The whole package could cost hundreds of millions of dollars.

The decision to make a gift of the planes and provide the boats was taken before last week’s leadership change, in preparation for Julia Gillard making this trip.

Rudd will be in Jakarta and Bogor on Thursday and Friday for the third Indonesia-Australia Leaders' Meeting. The discussions will be broad but being seen to be able to do something to combat the boat inflow is vital as Rudd moves towards the election.

The patrol boats will assist with border protection but the free gift of the C-130s, which are transport planes, is about putting the Indonesians in a mood to be helpful generally on the border issue.

The trip plays to Rudd’s strengths. He’s naturally at home on the foreign stage and has a good relationship with President Susilo Bambang Yudhoyono.

Gillard’s experience with Indonesia was mixed. The suspension of the live cattle trade caused great tension in the relationship. Rudd, foreign minister at the time, distanced himself by letting it be known he hadn’t been consulted; he later got involved in negotiations to sort things out. On the other hand, the regular leadership dialogue with Indonesia started (in late 2011) under Gillard.

While Rudd will be striving to come out of these talks with an impression that he has momentum in tackling people smuggling, previous experience indicates what’s said doesn’t always match what’s done on the issue.

Hawk Pantau Titik Api di Provinsi Riau

PEKANBARU – TNI AU mengerahkan pesawat angkut berat jenis C-130 Hercules dan Helikopter Colibry, dalam memantau keberadaan titik api yang terjadi karena kebakaran hutan dan lahan di provinsi Riau 

TNI AU jg mengerahkan alutsista pesawat tempur jenis Hawk 100/200, Skadron Udara 12, Lanud Roesmin Nurjadin . 

Danlanud Roesmin Nurjadin, Kolonel Pnb Andyawan. M.P, S.IP mengungkapkan, setiap hari Satgas udara melaksanakan Teknologi Modifikasi Cuaca berupa penaburan NaCl pada awan guna menciptakan hujan buatan, sementara helikopter melaksanakan Water Bombing dilokasi titik api 

Selain itu satgasud juga melibatkan alutsista pesawat tempur hawk 100/200 dalam membantu penaggulangan bencana asap di Riau. 

Khusus pesawat Hawk 100/200 di fokuskan pada pemantauan lokasi titik api untuk selanjutnya dilaporkan ke satgas guna dipadamkan. 

Pelaksanaan pemantauan yang dilaksanakan pesawat tempur Hawk 100/200 apabila helicopter tidak dapat memantau titik api pada ketinggian rendah 

Sedangkan Hawk 100/200 dapat melaksanakan pemantauan dari ketinggiang yang cukup tinggi dan dapat menurunkan ketinggiannya pada spot titik api tersebut.(Pentak/d)

Mahasiswa UK Petra Surabaya Olah Sampah Plastik Jadi Minyak Tanah

Sampah menjadi masalah yang serius di kota-kota besar Indonesia, seperti Jakarta dan Surabaya, khusunya sampah plastik yang membutuhkan ratusan tahun untuk dapat terurai di alam.

Sampah plastik merupakan penyebab banyak permasalahan sosial maupun lingkungan, yang belum disadari masyarakat banyak. Menyikapi keadaan itu, beberapa mahasiswa desain komunikasi visual di Universitas Kristen Petra  (UK Petra) Surabaya mengolah sampah plastik menjadi minyak tanah.

“Karena sampai hari ini kalau bisa kita lihat ya, plastik itu banyak sekali dan orang-orang itu kebanyakan itu tidak peduli. Ini nanti sampahnya, plastik ini mau diapain tidak peduli, yang penting mereka pakai sekarang, sudah selesai buang, mau numpuk juga tidak peduli. Padahal sampahnya kalau numpuk bisa sampai bikin banjir, terus bikin macam-macam yang bikin kita sendiri susah,” ujar Jeniffer, mahasiswi Desain Komunikasi Visual, UK Petra.

Dosen jurusan desain komunikasi visual, Deddi Duto Hartanto mengatakan bahwa tong sampah pengolah plastik dibuat secara khusus, sehingga mampu menghasilkan minyak tanah yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

“Alat ini drum sampah yang dimodifikasi, diberi sekrup dan sebagainya, kemudian ada pipa yang mengalirkan, jadi pipa ini sebetulnya untuk menjalankan proses perjalanan panasnya tadi, mengalir terus setiap tetes-tetes-tetes ditaruh di botol. Sebetulnya bukan alat khusus, cuma dia menciptakan supaya bisa digunakan oleh orang banyak ya, jadi bukan satu personal, jadi alat besar ini itu untuk menampung banyak sampah, sampah apapun dari plastik,” ujarnya.

Mahasiswa lain bernama Stefanie Ivana menambahkan, masyarakat juga dapat membuat sendiri alat pengolahan sampah plastik, yang dapat diperoleh dari bahan kaleng atau besi yang sudah tidak terpakai.

“Meskipun kita tidak membuat alat sendiri, kita menggunakan dari kaleng-kaleng yang, kaleng makanan biskuit itu juga bisa, pokoknya prinsipnya itu kita menggunakan kaleng besi,” ujarnya.

Ditambahkan oleh Jeniffer, meski tidak dapat menghasilkan minyak tanah dalam jumlah yang besar, pengolahan sampah plastik ini diyakini dapat mengurangi volume sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar.

“Memang hasilnya sih tidak terlalu banyak, cuma kalau kita bisa lihat dari kegunaannya dan juga mengurangi sampah plastiknya itu kita bisa mengurangi banyak sekali. Memang dari satu tong itu kalau misalnya penuh, paling kalau botol air mineral yang kecil itu cuma bisa menghasilkan setengah (liter), tapi kan kita di sini melihatnya segitu banyaknya sampah itu kita bisa olah, kita ubah jadi bahan yang lebih baik,” ujarnya.

Sumber: voaindonesia.com