REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG - Pada hari penutupan Konferensi Parlemen Negara-negara Islam (OKI) atauParliamentary Union of OIC Member States (PUIC) ke-7 yang berlangsung di Palembang, Selasa (31/1) wartawan peliput acara sempat geger.
Wartawan mendapat informasi, aparat keamanan berhasil meringkus enam orang anggota BIN (Badan Intelejen Negara) gadungan di hotel tempat berlangsungnya konferensi yang sehari sebelumnya dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Untuk mencari kepastian informasi tersebut wartawan yang tengah meliput konferensi PUIC pun mulai bersliweran mencari kebenaran informasi tersebut. Para wartawan cetak dan elektronik pun akhirnya berkumpul di lobi hotel Aryaduta.
"Kami dapat informasi enam anggota BIN gadungan yang ditangkap ada di lantai tujuh. Makanya kami jaga di sini kalau mereka keluar lewat lift," kata seorang wartawan TV swasta nasional.
Setelah satu jam menunggu enam anggota BIN gadungan yang terdiri dari lima orang laki-laki dan seorang perempuan tak kunjung muncul dari pintu lift. Akhirnya wartawan yang tengah asyik berkumpul di lobi mendapat informasi anggota BIN gadungan tersebut akan dibawa melalui tangga darurat.
Wartawan pun meninggalkan ruangan lobi hotel berjaga-jaga di area pintu belakang hotel bintang lima tersebut. Menjelang petang, enam anggota BIN tersebut digiring keluar hotel melalui pintu belakang hotel dengan pengawalan ketat anggota Brimob Polda Sumatera Selatan (Sumsel) yang bersenjata lengkap.
Enam tersangka anggota BIN gadungan tersebut kemudian dimasukan ke dalam mobil Rantis atau Barakuda milik Polda Sumsel yang sudah sejak hari pertama konferensi yang berlangsung 24 – 31 Agustus telah parkir di halaman hotel untuk mengamankan jalannya konferensi.
Kapolda Sumsel Irjen Pol Dikdik M Arif Mansyur melalui Wakil Direktur Direktorat Reskrim Umum AKBP Imam Sachroni saat dikonfirmasi wartawan melalui ponselnya membenarkan, polisi telah mengamankan enam orang tersangka yang dicuriga telah membuat identitas palsu sebagai anggota BIN.
"Enam orang tersebut sudah diamankan di Polda Sumsel untuk penyelidikan lebih lanjut," katanya.
Imam belum bisa menjelaskan apa modus dari para tersangka yang menggunakan identitas palsu sebagai anggota BIN tersebut. "Nanti setelah pemeriksaan baru diketahui apa modusnya. Mereka berjumlah enam orang, satu orang di antaranya perempuan," ujar mantan Kapolres Prabumulih.
Dari informasi di arena konferensi parlemen negara-negara Islam tersebut, enam anggota BIN gadungan dengan nama Christine Hapsari, Dwi N, Idham, Trisno dan Gatot, bisa lolos ke arena konferensi yang dilakukan dengan penjagaan ketat tersebut mengaku sebagai wartawan dan anggota BIN.
Mereka berusaha meminta data kepada pihak hotel dan panitia. Namun karena panitia curiga, lalu melaporkan para tersangka petugas keamanan. Selain enam tersangka yang dibawa ke markas Polda Sumsel, polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti sejumlah barang bukti.
Yang dikumpulkan dalam sebuah plastik hitam ukuran besar yang disita dari kamar No 706 itu, lalu dimasukan ke dalam mobil Toyota Innova warna hitam nopol BG 1015 KR milik Ditreskrim Umum Polda Sumsel.
Selasa, 31 Januari 2012
Fokus di kapal perang, PAL kejar laba 2012 Rp 46 M
JAKARTA. PT PAL Indonesia menargetkan laba perusahaan mencapai Rp 46 miliar pada 2012 ini. Target ini setelah serangkaian restrukturisasi yang dilakukan produsen kapal plat merah ini.
"Dari kalkulasi kami, tahun ini optimistis akan meraih laba. Targetnya Rp 46 miliar," ujar Direktur Utama PT PAL Indonesia Harsusanto, Senin (30/1).
Harsusanto mengatakan, proses restrukturisasi terus bergulir dan mencapai tahap krusial pada tahun ini. Dalam proses restrukturisasi, lanjutnya, PAL fokus pada pengerjaan dan modernisasi kapal perang. "Dengan dua bisnis utama itu, tahun ini kami menargetkan pendapatan perusahaan hingga Rp 1,3 triliun," ujarnya.
Menurutnya, proyek pembuatan kapal perang lebih cerah ketimbang kapal komersial. Saat ini, PAL sedang menyelesaikan pemesanan 12 kapal perang pesanan TNI Angkatan Laut, satu unit kapal tanker Pertamina dan satu unit kapal tanker pesanan Italia. Pemesanan kapal itu akan selesai pada 2013 mendatang.
PAL akan memakai Penambahan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 648,3 miliar untuk modal kerja perseroan. Menurut Harsusanto, dana tersebut akan dipakai untuk memperbaiki tempat reparasi bagi kapal-kapal yang menggunakan jasa galangan, mesin derek berat, dan mesin-mesin lainnya (floating dock). Dia beralasan, peralatan tersebut sudah ada yang berumur 30 tahun.
"Dari kalkulasi kami, tahun ini optimistis akan meraih laba. Targetnya Rp 46 miliar," ujar Direktur Utama PT PAL Indonesia Harsusanto, Senin (30/1).
Harsusanto mengatakan, proses restrukturisasi terus bergulir dan mencapai tahap krusial pada tahun ini. Dalam proses restrukturisasi, lanjutnya, PAL fokus pada pengerjaan dan modernisasi kapal perang. "Dengan dua bisnis utama itu, tahun ini kami menargetkan pendapatan perusahaan hingga Rp 1,3 triliun," ujarnya.
Menurutnya, proyek pembuatan kapal perang lebih cerah ketimbang kapal komersial. Saat ini, PAL sedang menyelesaikan pemesanan 12 kapal perang pesanan TNI Angkatan Laut, satu unit kapal tanker Pertamina dan satu unit kapal tanker pesanan Italia. Pemesanan kapal itu akan selesai pada 2013 mendatang.
PAL akan memakai Penambahan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 648,3 miliar untuk modal kerja perseroan. Menurut Harsusanto, dana tersebut akan dipakai untuk memperbaiki tempat reparasi bagi kapal-kapal yang menggunakan jasa galangan, mesin derek berat, dan mesin-mesin lainnya (floating dock). Dia beralasan, peralatan tersebut sudah ada yang berumur 30 tahun.
sumber : kontan
Indonesia - Malaysia Tandatangani MoU Keamanan Teritorial
KUALA LUMPUR - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Malaysia memandang penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Pemerintah Indonesia dan Malaysia tentang keamanan teritorial laut dapat memberikan perlindungan optimal bagi para nelayan tradisional kedua belah pihak."MoU ini bertujuan untuk memberikan perlindungan optimal bagi nelayan tradisional kedua negara," kata Kepala Bidang Penerangan, Sosial, Budaya KBRI untuk Malaysia, Suryana Sastradiredja saat dijumpai di Kuala Lumpur, Senin (30/1).
Menurut dia, MoU ini sebagai upaya untuk menyepakati dan memberikan perlindungan bagi para nelayan di kedua belah pihak, jika selama ini melakukan penangkapan ikan yang belum ditentukan batas-batas wilayah di kedua negara itu.
Seperti diketahui para nelayan tradisional memiliki kapal berukuran kecil yang tidak dilengkapi dengan peralatan navigasi yang sewajarnya sehingga mereka tidak mengetahui lokasi secara jelas (apakah di perairan Indonesia ataupun Malaysia -red).
"Ini bisa saja terjadi (penangkapan nelayan -red) mengingat masih adanya tumpang tindih klaim wilayah perbatasan laut antar kedua negara sehingga dikawatirkan bisa menimbulkan kesalahpahaman.
Terkait dengan hal tersebut, kedua negara menyadarinya dan bila terjadi penangkapan terhadap nelayan tradisional dikawatirkan dapat membuat hubungan kedua negara serumpun ini menjadi memanas.
Oleh karenanya, kata dia, dengan adanya pedoman umum penanganan masalah laut perbatasan RI-Malaysia maka dalam praktiknya kedua negara akan berkoordinasi dengan melakukan patroli bersama.
Sementara itu, kesepahaman ini ditandatangani masing-masing oleh Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Indonesia Lakma TNI Y. Didik Heru Purnomo dan Sekretaris Majelis Keselamatan Negara Malaysia Dato Mohamed Thajudeen Abdul Wahab di Nusa Dua, Bali, Jumat (27/1).
Sumber : ANTARANEWS.COM
Komisi 1 Pertanyakan Pembelian UAV dari Philipina
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin curiga, pesawat tanpa awak (UAV) yang akan di beli Kemhan dari Philipina merupakan pesawat buatan Israel. Sebab, selama ini tidak pernah terdengar akan kemampuan Philipina dalam pengembangan industri pesawat terbang, termasuk soal pengembangan pesawat tanpa awak untuk penunjang kegiatan Militer."Saya curiga, pesawat tanpa awak yang akan dibeli Kemhan dari Philipina itu sesungguhnya pesawat tanpa awak hasil produksi Israel. Ini kita tengah mengumpulkan dari informasi di lapangan akan kebenaran hal ini," ujar TB Hasanuddin di gedung DPR Selasa (31/1).
TB Hasanuddin mengaku kaget, atas rencana pembelian pesawat tanpa awak dari Philipina ini. Karena hal ini selain tidak pernah diusulkan dan dibahas di Komisi I DPR. Rencana pembelian pesawat tanpa awak dari Philipina ini penuh tanya, terutama soal kemampuan yang dimiliki pesawat tersebut.
"Karena itu kami akan telusuri soal kemampuan sesungguhnya pesaawat tanpa awak yang akan dibeli dari Philipina tersebut," tegasnya.
TB hasanudin mengakui, dalam daftar belanja alutsista TNI, rencana pembelian pesawat itu sudah diajukan, untuk belanja 2012-2014 ini. "Namun, di situ tidak ada disebutkan pesawat tanpa awak itu akan dibeli dari Philipina. Hanya glondongan anggaran besarnya sudah masuk dan diajukan," tegas politisi PDI-P ini.
Karena itu,kata Hasanuddin, Komisi I DPR dalam raker berikutnya dengan Menhan dan Panglima TNI, akan secara khusus mendalami rencana pembelian pesawat tanpa awak dari Philipina ini, yang ditengarai merupakan pesawat tanpa awak buatan Israel.
Sebelumnya, dalam raker dengan Menhan, Panglima TNI, dan Menkeu anggota Komisi I DPR Ahmad Muzani juga sempat mempertanyakan rencana Kemenhan membeli pesawat tanpa awak dari Philipina. Muzani mempertanyakan dasar yang digunakan Kemenhan yang menjatuhkan pilihan Philipina sebagai negara tujuan membeli pesawat tanpa awak untuk kepentingan TNI ini.
Sumber : JURNALPARLEMEN.COM
Al Muzzammil: Kemandirian Alutsista, RI Perlu Belajar dari Turki
Panser Arma 8x8 produksi Otokar, Turki. (Foto: Otokar)30 Januari 2012, Senayan - Anggota Komisi I DPR Al Muzzammil Yusuf menilai, hingga kini upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian alat utama sistem pertahanan (alutsista) dari produksi industri strategis belum nyata. Termasuk upaya transfer teknologi alutsista asing ke dalam negeri belum jelas.
"Hal ini lantaran pemerintah melalui Kemhan hingga kini belum memiliki perencanaan yang matang soal sinkronisasi modernisasi alutsista yang dibutuhkan dengan industri strategis dalam negeri," kata Muzzammil dalam raker bersama dengan Menhan, Pannglima TNI, Menkeu, dan Kepala Bappenas di Komisi I DPR Senin (30/1).
Bahkan, kata politisi PKS ini, dalam soal alih teknologi dari sistem alutsista yang dibeli dari luar negeri, selama ini belum jelas, baik target dan prosentasenya.
"Jadi selama ini, pernyataan Kemhan yang akan bekerjasama dengan produsen alutsista dari luar negeri, itu baru sebatas di atas kertas. Karena realitasnya, seberapa besar hal itu telah dicapai, hingga kini belum jelas dan terukur," tegasnya.
Muzzammil pun mencontohkan apa yang sudah dilakukan oleh Turki dalam rangka mewujudkan kemandirian dalam penggunaan alutsista dari produksinya sendiri.
"Pada 2007 lalu, belanja alutsista Turki dari negara lain sebesar USD 3,2 miliar. Sementara pengadaan alutsista dari produksi dalam negerinya mencapai USD 4,3 miliar. Sementara pada 2008, Turki telah belanja alutsista dari pruduksi dalam negerinya sendiri meningkat mencapai USD 5,2 miliar. Dan impornya hanya USD 4,2 miliar," paparnya.
Bayangkan, kata Al Muzzammil, jika dibandingkan dengan belanja alutsista yang dilakukan RI hingga 2011, dari belanja alutsista yang dari dalam negeri baru 13,7 persen. Dan pada tahun 2012 ini belanja alutsista TNI dari produksi dalam negeri 15 persen.
"Belanja alutsista kita hingga 2012 ini 84 persen masih impor dari luar negeri. Ini menunjukkan bahwa rencana kemandirian alutsista dari produksi dalam negeri ini belum tergambar dengan jelas. Karena hingga kini, kita masih impor alutsista hingga diatas 80 persen. Begitu pula soal alih teknologi dari produsen alutsista asing, hingga kini belum tergambar dengan jelas," ujarnya.
"Lalu pertanyaannya, sesungguhnya kapan sebenarnya kita dapat mewujudkan kemandirian dalam penggunaan alutsista produksi dalam negeri ini, jika hingga kini saja kita banyak melakukan belanja alutsista dari asing," pungkasnya.
Sumber: Jurnal Parlemen
Indonesia masuk "trillion dollar club"
Jakarta (ANTARA News) - Indonesia dinilai berperan penting dalam forum ekonomi dunia atau "World Economic Forum" (WEF) yang telah digelar di Davos, Swiss, 25 - 29 Februari 2012, karena telah masuk ke dalam "trillion dollar club".
Siaran pers Kementerian Perdagangan yang diterima di Jakarta, Selasa menyebutkan, Indonesia berperan penting dalam forum dunia itu karena Indonesia baru saja masuk dalam kategori "trillion dollar club" yang ditandai dengan PDB Indonesia yang melampaui nilai 1 triliun dolar AS.
Hal itu sejajar dengan sejumlah negara lainnya seperti China, India, Rusia, Brazil, Korea, Meksiko, dan Turki.
Rilis Kemendag juga menyebutkan, Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan dalam WEF 2012 juga berperan aktif dalam menentukan arah perdagangan global dan strategi ekonomi yang berorientasi pada aksi nyata yang sangat dibutuhkan, meningkatkan posisi Indonesia di dunia, serta menyuarakan kepentingan Indonesia.
Pada hari pertama keikutsertaannya, Mendag Gita Wirjawan memimpin sesi pertemuan yang berjudul "Realizing a New Vision for Agriculture: An Action Agenda".
Dalam sesi yang diikuti oleh sejumlah kepala negara termasuk para menteri dan CEO terkemuka seperti Bill Gates, Mendag mendorong prakarsa Indonesia tentang "Partnership for Indonesia Sustainable Agriculture" (PISAgro) dengan menggalang kerja sama pemerintah dengan perusahaan lokal dan multinasional untuk menjawab tantangan pertanian yang dihadapi Indonesia.
Hingga kini, PISAgro telah menetapkan program-program nyata yang berorientasi pada hasil kerja dengan tujuan swasembada pangan dan peningkatan panen produk pertanian yang utama, dengan memperhatikan pelestarian lingkungan serta kesejahteraan sosial rakyatnya.
"Meski baru diluncurkan tahun lalu, pada pertemuan bergengsi ini, PISAgro mendapat perhatian besar sebagai suatu model kemitraan antar pemerintah dan swasta yang menunjukkan kepemimpinan dan komitmen Indonesia dalam menangani masalah ketahanan pangan," kata Gita Wirjawan.
DPR akan Percepat Pembahasan RUU Industri Pertahanan
Amunisi produksi PINDAD. (Foto: Berita HanKam)31 Januari 2012, Senayan: Guna mencapai penyerapan penggunaan alutsista produksi dalam negeri, DPR akan mempercepat pembahasan dan penyelesaian RUU Industri Pertahanan Nasional.
"Dengan kehadiran UU tersebut akan mengikat ketentuan yang berlaku terhadap penggunaan alutsista produksi dalam negeri. Sehingga diharapkan setelah UU itu diperlakukan akan mampu mempercepat produksi alutsista dari dalam negeri sendiri," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (31/1).
Memang, hasrat pemerintah memodernisasi alutsista TNI untuk mencapai kekuatan pertahanan negara secara penuh dengan memenuhinya dari produksi dalam negeri, hingga kini masih jauh panggang dari api. Sebab, belanja alutsista yang berasal dari produksi dalam negeri pada 2011 baru mencapai 13 persen.
Sementara, pada 2012 hingga 2015 pemerintah menargetkan untuk belanja alutsista dari hasil produksi dalam negeri sebesar 15 persen. Sehingga, 85 persen belanja alutsista yang ada masih dipenuhi lewat impor atau masih sangat tergantung dari alutsista asing.
"Pemerintah menargetkan untuk belanja alutsista produksi dalam negeri hingga 2015 mendatang hanya 15 persen dari anggaran belanja alutisista hingga 2015 mencapai Rp 150 triliun. Bagaimana kita mau mewujudkan kemandirian dalam industri pertahanan kalau belanja alutsista dari produksi dalam negeri saja masih rendah," ujar Mahfudz.
Untuk itu, kata Mahfudz, DPR juga akan mendorong Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk meningkatkan belanja alutsista dari produksi dalam negeri mencapai 25 persennya hingga 2014. Menurut Mahfudz, belum maksimalnya penggunaan alutsista produksi dalam negeri selama ini karena belum selesainya proses revitalisasi dan sinkronisasi seluruh industri BUMN Industri Strategis (BUMNIS) yang ada.
"Karena itu DPR sejak tahun lalu sudah mendesak Kemhan dan instansi terkait untuk segera menyelesaikan sinkronisasi BUMNIS ini agar penyerapan alutsista produksi dalam negeri tercapai," tegas Wasekjen PKS ini.
Sumber: Jurnal Parlemen
Senin, 30 Januari 2012
Panglima TNI : Opsi Pembelian Tank Akan Digelar
Main Battle Tank Rusia, T-90E (versi ekspor). Unit barunya dijual sekitar US$ 2,23 juta, nyaris sama dengan tank Leopard bekas pakai AD Belanda. (Foto: Uralvagonzavod)
JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menyatakan, banyak opsi untuk membeli tank guna melengkapi alutsista TNI AD. Oleh karena itu, menurut Agus, tidak perlu berpolemik mengenai rencana pembelian tank Leopard.
"Kan memang belum final," ujar Agus di DPR RI, Jakarta, Senin (30/1). Penjelasan menyeluruh mengenai rencana pembelian alutsista memang harus dilakukan sebelum memutuskan pilihan bersama-sama DPR.
"Kalau mau beli peralatan itu kan ada opsinya. Banyak. A, B, C, semuanya digelar, lalu mana yang cocok, nah itu baru dibeli," kata Agus. Agus memastikan ada banyak opsi yang dapat dibahas dan dipilih bersama DPR.
Ditanya mengenai opsi membeli tank T-90 dari Rusia, Panglima TNI menjawab "Ya, itu salah satu. Tapi kan ada banyak sekali opsi,". Dia menilai tank medium yang dikembangkan PT Pindad pun menjadi opsi menarik untuk dilirik. "Bagus sekali kalau bisa dibuat didalam negeri," katanya.
Meski begitu, Agus menjelaskan bahwa ada aturan untuk pembelian alutsista produksi dalam negeri dan luar negeri. "Kalau bisa di produksi didalam negeri, ya harus dalam negeri. Kalau tidak bisa dalam negeri, harus joint production. Kalau joint production tidak bisa, baru beli dari luar negeri. Itu ada pedomannya. Kami ikuti itu saja. Kita lihat nanti seperti apa perkembangannya," kata Agus.
Sebelumnya, rencana pembelian tank tempur utama Leopard sempat jadi polemik karena DPR menolak rencana TNI AD itu. DPR beralasan, tank Leopard tidak sesuai untuk kondisi medan di Indonesia.
Sumber : VIVANEWS.COM
Komisi I Raker Gabungan Bahas Modernisasi Alutsista TNI
JAKARTA - Komisi I DPR Senin (30/1) pagi ini menggelar rapat gabungan, antara Menteri Keuangan, Menhan, Panglima TNI dan jajarannya, serta Kepala Bappenas. Rapat ini membahas grand design modernisasi alutsista TNI. Terutama dalam hal kebijakan anggaran dan pembiayaan untuk kepentingan modernisasi alutsista TNI tersebut.”Jadi pagi ini rapat gabungan antara Kementerian Keuangan dengan Dephan, dalam rangka dukungan anggaran untuk proses modernisasi alutsista, menuju postur kekuatan yang ideal. Karenanya, kita perlu mendengarkan paparan kebijakan dari Menkeu untuk dukungan modernisasi alutsista TNI ini,” ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq saat membuka rapat kerja gabungan ini.
Mahfudz mengatakan, program modernisasi alutsista TNI dibuat tiga tahap, hingga tahap akhir pada 2024 untuk tercapainya kekuatan pertahanan negara yang ideal.
”Anggaran untuk modernisasi TNI hingga 2014 mendatang, atau tahap pertama sebesar Rp 150 trilun. Dimana peningkatan anggaran untuk dukungan modernisasi itu telah dimulai, dengan setiap tahunnya anggaran Kemenhan ditingkatkan,” tegas Wasekjen DPP PKS ini.
Menurut Mahfudz, dalam raker sebelumnya, pekan lalu, dengan Menhan dan Panglima TNI serta jajarannya, terungkap adanya dukungan dana yang berbasis dari pinjaman dalam dan luar negeri untuk realisasi modernisasi belanja alutsista ini. Alokasi pinjaman luar negeri untuk belanja alutsista bagi TNI mencapai US$ 6,5 miliar.
”Kita perlu mendengarkan penjelasan Menkeu, alokasi pinjaman luar negeri itu bersumber dari mana saja dan bagaimana mekanisme. Dalam artian, syarat-syaratnya seperti apa, mengikat atau tidak. Kita perlu penjelesan dalam hal ini,” tegasnya.
Ia berharap peningkatan anggaran untuk Kemenhan ini juga dapat memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Seperti penyerapan tenaga kerja dalam negeri, dari pengerjaan produksi alutsista untuk modernisasi alutsista TNI.
”Sehingga peningkatan anggaran untuk modernisasi alutsista bagi TNI semestinya mampu memberi multi-efek bagi kegiatan ekonomi dalam negeri, yang pada gilirannya mampu memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan mengatasi pengangguran,” tegasnya.
Sumber : JURNALPARLEMEN.COM
Kopaska Dan Pasukan Khusus AL Rusia Gagalkan “Perompakan” di KM Multi Prima-1
30 Januari 2012, Surabaya: Kesibukan aktifitas pelayaran di Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) terganggu dengan adanya aksi “perompakan” di KM Multi Prima-1 yang sedang lego jangkar di sekitar pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, belum lama ini Jum’at (20/01). Setelah mendapat kontak, aksi “perompakan” itu direspon oleh Satuan komando Pasukan Katak (Satkopaska) Koarmatim dengan menerjunkan satu tim Visit Boarding Search and Seizure (VBSS), tim ini didukung oleh pasukan khusus AL Rusia dari kapal perang Russian Navy RFS Admiral Panteleev-548 yang sedang bersandar di Dermaga Jamrud Utara, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
Tim VBSS Kopaska yang dibekali dengan senjata lengkap meluncur ke arah KM Multi Prima-1 menggunakan kendaraan air cepat yang biasa disebut Sea Rider, demikian juga tim VBSS dari pasukan Khusus AL Rusia bergerak bersama-sama menuju kapal yang sedang dibajak tersebut. Dua tim pasukan khusus AL dua negara tersebut bergerak mendekati kapal dari arah buritan lambung kanan dan kiri. Penyergapan mendadak dan sangat cepat itu mengejutkan para perompak yang ada di atas kapal. Hal itu menimbulkan konsentrasi mereka menjadi terpecah, sehingga tim Kopaska dan pasukan khusus AL Rusia dapat dengan mudah menaiki kapal.
Tidak membutuhkan waktu yang lama bagi tim gabungan untuk melumpuhkan 6 orang perompak yang menyandera awak kapal KM Multi Prima-1. Sekitar 5 menit tim Kopaska dan pasukan khusus AL Rusia dapat menguasai obyek-obyek vital yang ada dikapal seperti Anjungan, Ruang Mesin dan Kemudi Darurat. Nahkoda kapal dan seluruh Anak Buah Kapal (ABK) dapat dibebaskan dengan selamat dan 6 orang perompak tersebut berhasil dilumpuhkan.
Kejadian tersebut merupakan skenario latihan bersama antara Kopaska Koarmatim dan Russian Navy dalam rangka kunjungan persahabatan selama tiga hari kapal perang Rusia RFS Admiral Panteleev di Surabaya. Latihan bersama itu disaksikan oleh Perwira Staf Operasi (Pasops) Satkopaska Koarmatim Letnan Kolonel Laut (P) Sri Gunanto, Duta Besar (Dubes) Rusia untuk Indonesia Alexander Ivanov, Atase Pertahanan (Athan) Rusia untuk Indonesia Vladimir Avanasenkov. Selain itu, kedua pasukan khusus AL kedua negara juga menampilkan pameran persenjataan yang mereka gunakan di dermaga Jamrud, Pelabuhan Tanjung Perak.
Tentara AL Rusia itu menunjukan persenjataan yang mereka gunakan dalam operasi anti pembajakan dan terorisme di laut, seperti dalam pelaksanaan operasi pembebasan kapal tanker Moscow University pertengahan 2010. Kapal Tanker tersebut milik Rusia yang di bajak perompak Somalia di sekitar Teluk Aden. Kapal Tanker ini membawa muatan minyak mentah sebanyak 86 ribu ton bernilai USD50 juta atau sekitar Rp. 454 miliar (Rp. 9,080 per dolar). Pasukan khusus Rusia yang berada di RFS Admiral Panteleev, berhasil membebaskan 23 pelaut Rusia dan menangkap para pembajak.
Foto: Latihan Pembebasan Sandera
(Foto: Kedutaan Besar Republik Federasi Rusia)Sumber: Koarmatim
Panglima TNI: Kalau Peralatan Militer Tidak Berguna, Kita Tidak Beli
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq (kanan), dan Dubes Rusia untuk Indonesia Alexander Ivanov, berbincang saat pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/1). (Foto: ANTARA/Ismar Patrizki/ss/ama/12)30 Januari 2012, Jakarta: Pinjaman luar negeri untuk belanja peralatan militer masih tersisa 80 persen. Dubes Rusia mewakili negaranya yang meminjamkan US$ 1 miliar kepada Indonesia sempat mempertanyakan pinjamannya yang tidak terserap dengan baik itu.
Panglima TNI, Laksamana (TNI) Agus Suhartono mengatakan peralatan militer dengan pinjaman luar negeri disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. “Kalau kita beli senjata dari pinjaman luar negeri, kita hitung secara benar, bisa digunakan apa tidak,” kata Agus Suhartono kepada itoday, sebelum rapat dengan Komisi I DPR, Jakarta, Senin (30/1).
Menurut Agus, pembelian peralatan militer dari pinjaman luar negeri tidak seharusnya dibelanjakan semua. “Kalau peralatan militer itu tidak bisa digunakan, kita tidak membeli,” paparnya.
Ia juga mengatakan, selama ini, pemerintah tidak menyalahi perjanjian dengan Rusia dalam pinjaman pembelian peralatan militer.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Komisi I DPR kedatangan Dubes Rusia yang mempertanyakan pinjaman US$1 miliar ke pemerintah Indonesia untuk pembelian peralatan militer, tapi baru digunakan US$200, sisanya RpUS$800 masih belum dibelanjakan.
Enggartiasto Kritik Ketergantungan Pemerintah pada Dana Asing
Anggota Komisi I DPR RI Enggartiasto Lukita mengkritik kegemaran pemerintah yang terus meminjam dana dari asing, termasuk dalam upaya pembiayaan modernisasi alutsista TNI.
"Meski modelnya atau namanya berubah-ubah, dulu istilahnya kredit ekspor (KE), terus berubah lagi APP, terus sekarang berubah lagi istilahnya menjadi Pinjaman Luar Negeri (PLN) tetap saja itu judulnya pinjam dana asing," tegas Enggartiasto dalam rapat gabungan antara Menhan, Menkeu, dan Panglima TNI soal pembiayaan modernisasi alutsista TNI di Komisi I DPR, Senin (30/1).
Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan pembiayaan modernisasi alutsista TNI hingga 2014 dari sumber pendanaan PLN sebesar 6,5 miliar dolar AS.
Enggartiasto pun mempertanyakan, kenapa pembiayaan modernisasi alutsista TNI itu tidak dilakukan lewat pinjaman dalam negeri (PDN) saja. Karena sesungguhnya banyak sumber pendanaan PDN yang bisa dimaksimalkan. Sehingga selain menekan ketergantungan dari dana asing, ini juga menjadi tekad kuat bagi kemandirian bangsa ini.
"Dulu saya dengar Bank Mandiri saat dipimpin Pak Agus Martowardojo ini telah menawarkan untuk pinjaman PDN untuk keperluan produksi alutsista bagi BUMN. Kenapa itu tidak didorong ke arah sana saja. Terlebih saat ini Menteri Keuangannya Bapak sendiri. Dengan demikian kita tidak lagi ketergantungan dana asing untuk melakukan modernisasi alutsista bagi TNI ini," tegas politisi Golkar ini.
Lebih lanjut Enggartiasto mengatakan, perlunya pemerintah terus menekan ketergantungan pinjaman dana dari luar negeri, untuk berbagai keperluan pembangunan dalam negeri, termasuk soal modernisasi alutsista TNI ini. Terlebih selama ini Presiden sendiri yang menyatakan demikian.
"Sehingga itu jangan lagi sekadar janji dan statement saja. Tetapi harus diwujudkan dalam komitmen yang nyata. Karena semakin kita ketergantungan dana asing, membuat kita kian tidak berdaya atas peranan asing dalam urusan dalam negeri kita ini," tegasnya.
Sumber: Indonesia Today/Jurnal Parlemen
Panglima TNI : Latihan Menitik Beratkan Penanggulangan Teror
30 Januari 2012, Bandung: Latihan lebih menitik beratkan pada penanggulangan teror, aplikasi taktik dan teknik untuk mengimplementasikan strategi dalam mengatasi aksi terorisme, sekaligus sebagai bentuk kesiapsiagaan operasional satuan Gultor TNI dalam rangka menghadapi kemungkinan serangan teroris yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E. dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Operasi Panglima TNI Maijen TNI Hambali Hanafiah pada saat upacara Pembukaan Latihan Penanggulan Teror TNI Tri Matra VI Tahun 2011 yang berlangsung di Lapangan Merah, Markas Komando Korpaskhas, Lanud Sulaiman. Senin (30/01).
Panglima TNI menjelaskan, Sebagai mana kita cermati bersama, situasi nasional bangsa Indonesia di awal tahun 2012 menghadapi sejumlah gangguan keamanan, diberbagai daerah aksi-aksi kelompok bersenjata dan separatis yang masih bergerilya di papua dan aceh, berbagai benturan fisik antar masyarakat serta aksi-aksi kelompok tertentu yang menimbulkan ancaman dalam masyarakat.
Hasil Rapin TNI tahun 2012, dimana pokok-pokok kebijakan Panglima TNI, meskipun masalah keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tugas dan tanggung jawab Kepolisian negara, TNI harus turut serta dalam mencegah timbulnya aksi ganguan keamanan maupun aksi terorisme yang membahayakan keutuhan negara. Tambah Panglima TNI.
Panglima TNI harapan, kita perlu menentukan langkah-langkah strategis dan upaya yang di wujudkan dengan melaksanakan berbagai bentuk latihan penanggulangan teror yang berorientasi pada kontijensi yang dipilih dalam rangka menggatasi anti teror.
Untuk itu, tema yang diambil pada latihan penanggulangan teror Tri Matra ke VI TA 2011 kali ini,”Satuan tugas Gabungan Pasukan TNI (Satuan-81 Kopassus, Denjaka dan Denbravo 90’ Paskhas) melaksanakan operasi gultor terpadu dalam rangka mendukung tugas pokok TNI”.
Panglima TNI Menegaskan, latihan yang digelar selain untuk meningkatkan kesiapsiagaan operasi TNI, latihan dimaksudkan untuk meningkatkan integrasi dan keterpaduan antara satuan gultor Tri Matra TNI dalam melaksanakan fungsi peran serta tugasnya segera terpadu dalam satu kesatuan komando.
Panglima TNI menyampaikan beberapa penekanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan latihan diantaranya pertaman perhatikan selalu faktor keamanan dan keselamatan, baik personel, materiil serta dokumen latihan selama kegiatan. Kedua laksanakan latihan ini dengan penuh semangat dan manfaatkan untuk merevisi serta menyempurnakan doktrin operasi khusus di sesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta ketiga pelihara realisme latihan dengan tetap menyesuaikan perkembangan lingkungan strategis sehingga terwujud konsep strategis penangkalan dan penindakan terhadap kontijensi yang mungkin terjadi.
Penyelengaraan latihan Penanggulangan Teror TNI Tri Matra VI TA 2011 ini, merupakan latihan tertunda yang seharusnya dilaksanakan bulan juli 2011 karena latihan penanggulangan teror ini baru dapat dilaksanakan pada bulan desember minggu ke-3 tahun 2011. Lanjutnya.
Hadir pada kesempatan tersebut Pangdam III Siliwangi, Danjen Kopasus, Dankorpaskhas serta pejabat Tinggi TNI dan Polri dan pejabat pemerintah kabupaten Bandung, kegiatan yang akan berlangsung selama tiga hari ini akan dilaksanakan Lanud Halim perdanakusuma dilaksanakan sebagai latihan pendahuluan dan pelaksanaan latihan sesungguhnya Pangkalan Udara Husein Sastranegara, Bandung.
Sumber: Dispenau
Menhan: Peningkatan Anggaran TNI untuk Belanja Alutsista Produksi Dalam Negeri
Senapan serbu SS-2-V5 buatan PINDAD. (Foto: Berita HanKam)30 Januari 2012, Senayan: Peningkatan anggaran Kementerian Pertahanan ditujukan untuk melakukan modernisasi alutsista TNI yang ideal, baik dari sumber keuangan pinjaman dalam dan luar negeri. Selain itu, akan diprioritaskan untuk belanja alutsista hasil produksi industri pertahanan dalam negeri.
demikian ditegaskan Menhan Purnomo Yusgiyantoro, dalam raker gabungan dengan Menkeu, Kepala Bappenas di Komisi I DPR, Senin (30/1).
"Ini sesungguhnya tekad yang dicanangkan pemerintah. Dengan demikian modernisasi alutsista TNI ini juga mendorong bagi berkembangnya industri pertahanan dalam negeri," tegas Menhan.
Purnomo mengatakan, anggaran Kemenhan dari tahun-ketahun terus ditingkatkan oleh pemerintah dan didukung oleh DPR, sebagai upaya nyata untuk melaksanakan atas rencana perwuju dan sistem pertahanan negara yang ideal dalam beberapa tahun mendatang.
"Pada tahun 2012 ini, Kemenhan mendapat alokasi anggaran Rp 72,5 trilun ditambah alokasi Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar US$ 6,5 miliar," tegasnya.
Menurut Menhan, pinjaman luar negeri (PLN) sebesar US$ 6,5 miliar itu untuk belanja alutsista dari 2010 hingga 2014.
"PLN sebesar itu, US$ 4,8 milar di antaranya akan dipergunakan belanja alutsista TNI yang bergerak. Dan belanja alutsista bagi TNI yang tidak bergerak sebesar USD 1,7 miliar. Alokasi ini sudah ditetapkan oleh Menteri Bappenas pada 31 Oktober 2011 lalu, dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah hingga 2014," tegasnya.
Menkeu Dukung Industri Pertahanan Dalam Negeri Produksi Alutsista TNI
Menkeu Agus Martowardojo menegaskan, anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2012 ini sebesar Rp 72,5 triliun. Anggaran sebesar itu terdiri dari anggaran dari rupiah murni sebesar Rp 56,2 triliun, anggaran rupiah murni pendamping Rp 4,2 triliun.
"Sementara anggaran yang bersumber dari pinjaman dalam dan luar negeri pada tahun ini sebesar Rp 11,9 triliun," ujar Menkeu dalam raker gabungan dengan Menhan, Kepala Bappenas, Panglima TNI, dan jajarannya di Komisi I DPR, Senin (30/1).
Menkeu menjelaskan, dari alokasi pinjaman luar negeri (PLN) untuk belanja atau modernisasi alutsis TNI hingga 2014 mendatang sebesar US$ 6,5 miliar, yang telah setejui untuk alokasi PLN itu sebesar US$ 5,7 miliar.
"Sementara Bappenas hingga kini masih mengkaji atas alokasi PLN yang teralokasi, yang belum dimanfaatkan secara maksimal itu," tegas Menkeu.
Menurut Menkeu, terhadap harapan DPR agar peningkatan anggaran belanja alutsista, juga dapat diserap untuk kalangan industri pertahanan dalam negeri. Dan, Menkeu mendukung hal ini.
"Karenanya, telah di anggaran untuk dialokasikan berbagai kepentingan belanja alutsista bagi TNI, AD, AU dan AL, dari industri pertahanan dalam negeri. Dimana pemerintah pun mengalokasikan anggaran untuk penguatan modal bagi kepentingan BUMN industri strategis nasional tersebut," tegaskan.
Sumber: Jurnal Parlemen
Komisi I Raker Gabungan Bahas Modernisasi Alutsista TNI
Model rancangan kapal perang jenis Landing Ship Tank (LST) PT. PAL untuk menggantikan LST uzur TNI AL. (Foto: Berita HanKam)30 Januari 2012, Senayan: Komisi I DPR Senin (30/1) pagi ini menggelar rapat gabungan, antara Menteri Keuangan, Menhan, Panglima TNI dan jajarannya, serta Kepala Bappenas. Rapat ini membahas grand design modernisasi alutsista TNI. Terutama dalam hal kebijakan anggaran dan pembiayaan untuk kepentingan modernisasi alutsista TNI tersebut.
”Jadi pagi ini rapat gabungan antara Kementerian Keuangan dengan Dephan, dalam rangka dukungan anggaran untuk proses modernisasi alutsista, menuju postur kekuatan yang ideal. Karenanya, kita perlu mendengarkan paparan kebijakan dari Menkeu untuk dukungan modernisasi alutsista TNI ini,” ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq saat membuka rapat kerja gabungan ini, Senin (30/1).
Mahfudz mengatakan, program modernisasi alutsista TNI dibuat tiga tahap, hingga tahap akhir pada 2025 untuk tercapainya kekuatan pertahanan negara yang ideal.
”Anggaran untuk modernisasi TNI hingga 2014 mendatang, atau tahap pertama sebesar Rp 150 trilun. Dimana peningkatan anggaran untuk dukungan modernisasi itu telah dimulai, dengan setiap tahunnya anggaran Kemenhan ditingkatkan,” tegas Wasekjen DPP PKS ini.
Menurut Mahfudz, dalam raker sebelumnya, pekan lalu, dengan Menhan dan Panglima TNI serta jajarannya, terungkap adanya dukungan dana yang berbasis dari pinjaman dalam dan luar negeri untuk realisasi modernisasi belanja alutsista ini. Alokasi pinjaman luar negeri untuk belanja alutsista bagi TNI mencapai US$ 6,5 miliar.
”Kita perlu mendengarkan penjelasan Menkeu, alokasi pinjaman luar negeri itu bersumber dari mana saja dan bagaimana mekanisme. Dalam artian, syarat-syaratnya seperti apa, mengikat atau tidak. Kita perlu penjelesan dalam hal ini,” tegasnya.
Ia berharap peningkatan anggaran untuk Kemenhan ini juga dapat memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Seperti penyerapan tenaga kerja dalam negeri, dari pengerjaan produksi alutsista untuk modernisasi alutsista TNI.
”Sehingga peningkatan anggaran untuk modernisasi alutsista bagi TNI semestinya mampu memberi multi efek bagi kegiatan ekonomi dalam negeri, yang pada gilirannya mampu memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan mengatasi
pengangguran,” tegasnya.
Sumber: Jurnal Parlemen
TNI Lirik Tank T-90 Calon Pengganti Leopard
MBT T-90S buatan UralVagonZavod, Rusia. (Foto: uralvagonzavod)30 Januari 2012, Jakarta: TNI memiliki skenario lain jika pembelian tank Leopard dari Belanda tidak disetujui DPR. Tank Rusia T-90 bisa menjadi pilihan.
Hal itu diakui oleh Panglima TNI Laksamana (TNI) Agus Suhartono di Gedung DPR RI, Jakarta (30/1).
Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menjelaskan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih memperdebatkan rencana tersebut. Leopard dianggap tidak cocok dengan kondisi jalan di Indonesia.
TNI memiliki opsi lain jika rencana pembelian Leopard buatan Jerman tersebut tidak disetujui DPR. Tank Rusia T-90 bisa menjadi pilihan.
T-90 adalah Main Tattle Tank buatan Rusia hasil pengembangan dari tank T-72. Tank paling modern di angkatan darat dan marinir Rusia ini dianggap satu kelas dengan tank Leopard 2A6 dan 2A7 buatan Jerman.
Tank jenis T-90 ini juga dioperasikan oleh sejumlah negara lain seperti India. T-90 merupakan penerus T-72BM dan menggunakan senjata dan 1G46 gunner sight dari T-80U, sebuah mesin baru, dan pengindera panas .
Menurut Agus Suhartono, dalam membeli tank banyak opsinya termasuk dari produksi dalam negeri. “Kalau dari dalam negeri itu bagus,” paparnya.
Kalau pemerintah Indonesia belum bisa memproduksi, bisa kerjasama dengan pihak lain. “bisa join dengan negara lain. Kalau tidak bisa juga beli dari luar negeri,” pungkasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya rencana pemerintah Indonesia membeli tank bekas jenis Leopard dari Belanda mendapat penentangan dari Komisi I DPR. Pihak Komisi yang membidangi pertahanan ini berpendapat tank Leopard tidak sesuai dengan kondisi wilayah Indonesia.
KITA HARUS OPTIMIS DENGA UP GRADE F16-BLOCK 25 KE BLOCK 32 + YANG KEMAMPUANNYA MENDEKATI BLOCK 52
Berita mengenai kisruhnya hibah F-16 masih berlanjut dalam Fokus majalah.... "Ramai-ramai Sebelum Jet Datang", "Bertempur dengan F-16 block 32 Siapa takut ?" kemudian.... "Bekas Tapi Bukan Rongsokan".
Kelihatannya F-16 hibah yg diterima akan di upgrade menjadi F-16 block 32+ yg berkemampuan mendekati block 52.
Upgrade meliputi:
Upgrade meliputi:
- Mesin menjadi PW-220E
- Radar dan operational flight plan setara dengan block 50/52
- peralatan pemandu navigasi terbaru, memadukan INS/GPS dan berakurasi tinggi
- HUD terbaru, kompatibel dgn Mounted Cueing System dan NVG
- Mampu menggunakan targeting POD canggih (Sniper/Litening)
- RWR dan chaff flare dispenser standar USAF
- 2 layar warna dan layar digital moving map (seperti pada block 52)
Kalau Radar dan operational flight plan setara dengan block 50/52 yaitu APG-68(v)9 dengan kemampuan mencari 160 mil laut, berarti kita setidaknya bisa mengimbangi f16 C/D block 50/52 punya singapura,Grifen,sukhoi MKI.
Dan Menurut informasi dari kemenham melalui menhan seperti yang di beritakan di media online juga mengupgrade persenjataan yang dibawanya, avionik, air frame, dan enjinenya artinya F16 bock 25 yang di upgrade ke Block 32+ itu mampu membawa persenjataan sebagai berikut:
 | AGM-65 Maverick Air-to-ground missile |
 | AGM-84 Harpoon Anti-ship missile |
 | AIM-120 AMRAAM Advanced Medium Range Air-to-Air Missile |
 | AIM-7 Sparrow Medium Range Air-to-Air Missile |
 | AIM-9 Sidewinder Short Range Air-to-Air Missile |
 | AN/AAQ-13 & AN/AAQ-14 LANTIRN Navigation & Targeting Pod |
 | GBU-31 and GBU-38 JDAM Joint Direct Attack Munition |
| M61 A1 Vulcan 20mm gatling gun system | |
| Other Armament | |
| US Tri-Service Designation System Electronic Equipment | |
| US Tri-Service Designation System Guided Missiles |
Semoga Upgrde bukan hanya upgrdenya saja tapi persenjataan diatas harus dibeli kalau tidak baik yang bekas atau baru seperti layaknya macan ompong.
Perlu diketahui kita sudah punya 10 unit Sukhoi (6 unit sudah diorder menunggu kedatangan), 10 F16 A/B block 15 OCU (24 unit f16-block 25 diupgrade ke block 32 + sedang proses dan dikabarkan f16 sebelumnya yang kita miliki akan di upgrade juga), 16 unit T50 golden eagle (baby F16) dari korsel menunggu kedatangan, 16 unit super tucanno menunggu kedatangan, kedepan RI melalui kemhan berencana membeli 180 unit varian sukhoi dan TNI AU berminat terhadap sukhoi 35 BM dan T50 Pakfa, RI juga Joint production dan TOT dengan korsel dalam pembuatan F33/IFX/KFX , RI direncanakan mendapat 50 unit f33.
Semoga paparan diatas bisa bermanfaat bagi kita semua.
Langganan:
Postingan (Atom)