Panglima TNI Larang Prajurit Berpolitik

PANGLIMA TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengingatkan kepada seluruh prajurit TNI untuk selalu waspada  terhadap segala bentuk provokasi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan tidak bertanggung jawab. Untuk itu, para prajurit dan PNS TNI agar selalu memelihara kebersamaan, meningkatkan soliditas dan solidaritas sesama keluarga besar TNI dan  aparat negara lainnya.

“Yang paling utama adalah TNI dengan rakyat, agar tidak dapat di adu domba oleh pihak-pihak manapun yang tidak suka bila melihat TNI solid, utuh dan kuat,” kata Panglima TNI dalam amanatnya yang dibacakan Waasrenum Panglima TNI Brigjen TNI Suhardjanto (selaku Irup) pada upacara bendera tujuh belasan di Lapangan Upacara Mabes TNI Cilangkap Jakarta, Selasa (17/1).

Memasuki awal tahun 2012, menurut Panglima TNI, pihaknya sudah mulai menyaksikan perkembangan kehidupan nasional yang dinamikanya sangat cepat. Dalam dinamika seperti itu, lanjut Panglima TNI, dapat dipastikan akan terjadi perjumpaan berbagai aspirasi dan kepentingan yang tidak semuanya dapat seiring sejalan.

“Adalah wajar bila kemudian terjadi suhu politik yang semakin memanas. Memperhatikan kecenderungan tersebut, kepada seluruh prajurit dan PNS TNI beserta keluarganya ditekankan untuk tidak terlibat atau melibatkan diri dalam perkara yang bukan menjadi domain TNI,” ujar Panglima TNI.

Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan, tidak ada larangan bahkan merupakan kewajiban para prajurit serta PNS TNI, untuk selalu mengikuti perkembangan situasi guna menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan melalui media massa. Akan tetapi tegas Panglima TNI,  jangan sekali-kali turut campur dalam urusan yang bukan menjadi kewenangan TNI.

Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa pada setiap agenda  dan apalagi pasca Pilkada, nyaris selalu menimbulkan dan menyisakan persoalan sosial politik yang patut diwaspadai dan diantisipasi bersama, agar tidak merusak harmoni sosial atau persatuan dan kesatuan bangsa, serta tidak menimbulkan gangguan terhadap stabilitas nasional.

Terkait dengan hal tersebut, Panglima TNI menekankan kepada seluruh prajurit TNI untuk benar-benar menjunjung tinggi kimitmen netralitas TNI dari segala bentuk kegiatan politik praktis, dan senantiasa membina kemanunggalan TNI-Rakyat.

Selain itu Panglima TNI juga menyampaikan bahwa rencana Rapim TNI tahun 2012 yang akan dilaksanakan besok, TNI telah menetapkan kebijakan untuk “Melanjutkan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum TNI”, dalam program kerja TNI tahun 2012.

Pada Rapim TNI tahun 2012 akan disampaikan pokok-pokok dan arah kebijakan tahun 2012, sehingga diharapkan dapat menyatukan visi, misi dan persepsi guna melaksanakan tugas dalam program kerja tahun 2012, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyiapan satuan TNI.

Dalam upacara yang berlangsung khidmat tersebut,  Panglima TNI menyampaikan penekanan kepada seluruh prajurit dan PNS TNI untuk :

Pertama; program reformasi birokrasi TNI yang telah ditetapkan agar terus dilaksanakan sehingga institusi TNI dapat menjadi bagian dari proses pembangunan tata kelola kepemerintahan yang baik.

Kedua, pertahankan netralitas TNI dalam proses politik yang berkembang di masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah.
Ketiga, kembangkan Trimatra terpadu dalam segala bidang dengan tidak mengesampingkan keunggulan khusus satuan di tiap-tiap angkatan.

Keempat, laksanakan transparansi dalam proses rekruitmen prajurit baik pada tingkat Perwira, Bintara maupun Tamtama, termasuk pengadaan PNS di lingkungan TNI.

Kelima, laksanakan penguatan peran TNI di wilayah perbatasan melalui masing-masing kewenangan komando kewilayahan.

Keenam, laksanakan peningkatan kemampuan deteksi dini di semua satuan tiap-tiap angkatan.

Ketujuh, melaksanakan peningkatan profesionalitas prajurit dalam pelaksanaan tugas terutama terhadap tugas yang akan beresiko terjadinya pelanggaran HAM dan kedelapan, melaksanakan upaya-upaya di bidang reformasi birokrasi untuk mengurangi sejumlah temuan wasrik tahun 2011 secara proporsional.