Jakarta (ANTARA News) - Ada sinyalemen dari negara tetangga: ada pesawat teregistrasi milik TNI yang hampir menabrak pesawat yang sedang dinaiki Deputi Perdana Menteri Papua Niujini, Belden Namah. Tidak dijelaskan lebih rinci posisi, ketinggian, atau saat tepat hal yang dinyatakan dalam sinyalemen itu.
Hal itu ditanggapi Kementerian Pertahanan, yang menyatakan tidak ada pesawat TNI yang nyaris menabrak pesawat yang membawa Namah itu. Tanggapan itu dicetuskan karena ada ancaman dari Perdana Menteri Papua Niujini, Peter O'Neil, akan mengusir Duta Besar Berkuasa Penuh Indonesia untuk Papua Niujini, Andreas Sitepu, dari negaranya.
Juru Bicara Kementerian Pertahanan, Hartind Asrin, di Jakarta, Jumat, menyatakan tidak ditemukan data ada dua pesawat militer Indonesia yang hampir menabrak pesawat yang membawa pejabat tinggi Papua Nugini itu.
"Tidak ada pesawat militer kami yang melaksanakan penerbangan atau operasi pada tanggal 29 November, saat dugaan insiden terjadi," katanya.
Asrin mengatakan pesawat yang membawa Namah itu terbang dari Kuala Lumpur menuju Port Moresby.
Hal senada diungkapkan Kepala Dinas Penerangan TNI-AU, Marsekal Pertama Azman Yunus. Berdasarkan catatan Pusat Komando Pengendalian Operasi TNI-AU, tidak ada pesawat TNI-AU yang melakukan penerbangan di wilayah Timur.
"Seluruh satuan radar TNI-AU di wilayah timur yakni di Saumlaki, Biak, dan Merauke juga tidak mencatat penerbangan pesawat terbang asing di wilayah Indonesia, khususnya di Papua pada saat itu," ungkapnya.
Pemerintah Papua Nugini justru harus menjelaskan posisi pesawat yang membawa Deputi PM Papua Nugini dan jenis pesawat TNI yang nyaris menabrak tersebut.
Ancaman O'Neil ini didukung penuh Parlemen Papua Nugini. Sebelumnya beredar tuduhan, Indonesia bermaksud untuk memata-matai aktivitas pemerintah Papua Nugini
"Saya menuntut penjelasan. Bila pihak kami tidak mendapatkan penjelasan dalam waktu 48 jam, seluruh hubungan diplomatik antara Indonesia dan Papua Nugini akan hancur," ungkap Namah, seperti dikutip Radio Australia, Jumat.
"Saya sudah berbicara dengan Duta Besar Indonesia dan bila memang pada akhirnya kami harus mengusirnya dari negara ini dan menarik dubes kami di Jakarta, maka hal tersebut akan kami lakukan," ujarnya.
Sumber Antara
Tidak ada komentar:
Posting Komentar