Panglima Bantah Ada "Anak Emas" di TNI

Mabes TNI gunakan skala prioritas dalam mengalirkan dana optimalisasi

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono membantah bahwa dana optimalisasi non-pendidikan sebesar Rp 678 miliar hanya diberikan kepada Angkatan Laut (AL) saja. Menurut Agus, anggaran itu dialokasikan untuk unit operasi (UO) yang jadi prioritas.

Agus menjelaskan, anggaran untuk TNI sangat terbatas sehingga segala sesuatu harus berdasarkan skala prioritas. Mabes TNI menilai UO yang paling membutuhkan optimalisasi adalah TNI AL dan AU. 

Ditemui wartawan di Gedung DPR, Kamis 6 Desember 2012, Agus menjelaskan, anggaran itu digunakan untuk mengamankan sistem pemberitaan dan komunikasi yang berkaitan dengan kapal, pesawat, dan sistem kendali senjata. "Otomatis Mabes TNI (memberikan) ke pangkalan Lanud armada seperti itu. Itu memang menjadi titik berat pembenahan tentang pengamanan berita itu," kata dia.

Agus juga tak menampik bahwa Angkatan Darat bersama UO lainnya juga mengusulkan anggaran, namun Mabes TNI tetap menggunakan skala prioritas. "Jadi tidak ada itu angkatan laut dulu, udara dulu. Tidak ada anak emas," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin mengatakan adanya protes dari salah satu UO di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) terkait pencairan anggaran optimalisasi nonpendidikan sebesar Rp 678 miliar.

Protes salah satu UO itu yang dijadikan alasan Menteri Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam, melaporkan pencairan anggaran tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ternyata Rp 600-an miliar anggaran itu dikomplain oleh salah satu angkatan di TNI. Mereka bilang 'kami kok ga dapat? Kok cuma TNI AL?' Akhirnya Dipo minta anggaran itu dibintangi. Lalu tersiar mark up dan lain-lain," kata Tubagus beberapa waktu lalu.

Anggaran optimalisasi nonpendidikan di Kemenhan oleh Komisi I DPR akhirnya disetujui untuk digunakan Mabes TNI dan TNI AL. Sementara itu, tiga UO lain yakni Kemenhan, TNI AD dan TNI AU tidak mendapatkan jatah dari total anggaran optimalisasi sebesar US$ 68 juta tersebut. Belakangan anggaran tersebut diblokir oleh Kementerian Keuangan.

Cegah Kongkalikong

Meski dana itu tak jadi cair karena permintaan Dipo Alam, Agus mengatakan, Mabes TNI menghargai apapun langkah yang diambil pemerintah. "Karena ini suatu proses yang mengarah pada akuntabilitas."

Jika anggaran tersebut dibintangi, imbuhnya, yang paling penting adalah tidak terjadi markup dan kongkalikong anggaran. Tapi, dia menjamin Mabes TNI akan berbenah jika memang ada langkah yang salah terkait pencairan anggaran tersebut. 

Dia juga berharap, anggaran yang sudah dialokasikan pemerintah tersebut bisa digunakan. "Yang rugi pemerintah sendiri sebenarnya jika penyerapan anggarannya tidak terealisir. Pertumbuhan ekonomi akan terganggu," kata dia.

Lalu apakah pembintangan itu dianggap menghambat? "Saya tidak bilang menghambat, tapi ini karena demi proses akuntabilitas." (ren)