Palangka Raya � Wilayah Jakarta dinilai sudah tak pantas menjadi pusat pemerintah RI, karena terlalu padat dan macet. Diusulkan pusat pemerintahan dipindah ke Palangkaraya, Kalimantan.
“Ibukota negara boleh tetap Jakarta, tapi untuk urusan pemerintahan pindah saja ke Palangkaraya,” tegas Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Farhan Hamid, dalam dialog di Palangkaraya. “Jakarta sudah tidak layak lagi, persoalan kemacetan sulit dipecahkan.”
Menurut dia, saat ini tanah di Jakarta juga menurun. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan bila suatu ketika terjadi gelombang laut yang sangt besar. “Jakarta ini 40% tanahnya di bawah permukaan laut, jadi ancamannya nyata,” tegasnya.
Beberapa negara, juga sudah memindahkan pusat pemerintahannya. Misalnya, Malaysia memindahkan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, Brazil dari Sao Paolo ke Brazilia. “Sekarang kita perlu memikirkan itu, dan alternatif terbaik adalah Palangkaraya, Kaliantan Tengah,” sambungnya.
BUNG KARNO
Wakil Gubernur Kalteng, Ahmad Diran, menyatakan Palangkaraya memang sudah direncanakan Bung Karno untuk menjadi pusat pemerintahan RI. Kelebihannya, kota ini di kawasan yang rata, tidak ada jalur gempa, dan gunung berapi.
“Harga tanah di Palangkaraya juga masih sangat murah, seberapa pun lahan yang dibutuhkan, masih bisa dipenuhi,” katanya.
Kelebihan lain, bila Palangkaraya menjadi pusat pemerintahn, maka akan mempercepat kemajuan daerah, terutama provinsi-provinsi di wilayah timur. “Yang lebih penting lagi, cadangan energi juga melimpah, jadi banyak yang bisa dikembangkan,” kata Diran. (winoto)
Teks : Suasana dialog soal Palangkaraya jadi pusat pemerintahan
● Poskota
Tidak ada komentar:
Posting Komentar