BIN: Awasi Dana Bantuan Perusahaan Asing untuk Papua

Marciano Norman 

Badan Intelijen Negara meminta semua perusahaan asing yang beroperasi di Papua berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia dalam setiap kegiatan sosialnya di Papua. Hal ini penting untuk menjaga agar tidak jatuh ke pihak-pihak yang ingin melepaskan Papua dari Indonesia.

Kata Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen Marciano Norman, kepada pers, di Jakarta, tidak tertutup kemungkinan apabila bantuan asing itu tidak terkoordinasi nanti sampainya malah ke kelompok-kelompok yang mempunyai keinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia.

“Menyalurkan bantuan itu harus tepat sasaran. Sehingga kalo tepat sasaran kita jadi mudah. Tapi kalau bantuan itu dengan jumlah yang sebegitu besar diterima oleh kelompok yang berbeda, itu sama saja dengan menyuburkan mereka,” ujar  dia.

Marciano memastikan pemerintah Indonesia akan memberikan teguran keras kepada perusahaan-perusahaan asing yang ada di Papua, jika tidak berkoordinasi dengan Pemerintah Indonesia dalam menyalurkan bantuan lewat program Corporate Social Responsibility (CSR), apalagi jika bantuan itu tidak tepat sasaran.

“Nah itu sudah kita atensikan kepada pihak asing yang ada di Papua. Apabila itu nanti ada buktinya tentunya mereka akan dapat teguran yang sangat keras dari itu,” ujarnya.

Secara terpisah, Septar Manofando, Sekretaris Eksekutif Forum Kerjasama LSM Papua, meminta BIN juga melakukan pengecekan terhadap instansi pemerintah khususnya yang ada di Papua, karena banyak sekali dana asing yang langsung masuk ke instansi pemerintah daerah yang belum diketahui apakah sudah dinikmati oleh rakyat Papua.

“Ketika lembaga asing ini kerja di Papua, biasanya akan ada persetujuan dengan pemerintah. Kemudian pemerintah mengeluarkan izin mereka bisa bekerja. Pertanyaannya adalah sejauh mana program yang dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah dirasakan oleh masyarakat adat Papua,” katanya.

Selain dari lembaga non pemerintah dan perusahaan-perusahaan asing yang ada di Papua, bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Papua juga disalurkan dari pemerintah sebuah negara. Baru-baru ini, Pemerintah Australia mengucurkan dana bantuan sebesar A$25 juta (Rp247 miliar) untuk meningkatkan akses layanan HIV di Papua dan Papua Barat.