Rabu, 04 April 2012

Jumlah Prajurit Penjaga Perbatasan RI-Malaysia Diperbesar


Panglima Divisi 2 Kostrad Mayjen TNI Ridwan melakukan pemeriksaan pasukan, pada upacara pelepasan prajurit TNI dari Batalyon 413 Divisi 2 Kostrad yang akan bertugas di perbatasan RI-Malaysia di Kaltim, di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jateng, Rabu (28/3).
Kekuatan pengamanan perbatasan langsung Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan mulai tahun 2012 ditambah satu batalyon lagi.
"Yaitu di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, yang berbatasan langsung dengan negara bagian Sabah dan Sarawak, Malaysia Timur," kata Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) VI Mulawarman Mayor Jenderal TNI Subekti Senin (2/4) di Balikpapan.
TNI juga akan membangun 15 pos pengamanan baru di perbatasan sebagai fasilitas bagi batalyon yang bertugas tersebut. "Saat ini baru 3 pos yang kita miliki di wilayah Kutai Barat tersebut," tambah Panglima Subekti.
Tiga kabupaten Kalimantan Timur memiliki batas langsung dengan Malaysia, yaitu Kutai Barat, Malinau, dan Nunukan. Panjang batas di wilayah Kaltim mencapai 1.038 km dan di wilayah Kalimantan Barat 966 km. Dengan batalyon yang baru bertugas nanti, akan ada 1.300 prajurit di sepanjang perbatasan di bagian Kaltim dengan 44 buah pos.
"Sementara ini masih 29 pos dengan 650 personel atau satu batalyon," jelas Panglima Subekti. Satu pos dihuni 16-48 serdadu.
Dua pos diantaranya gabungan dengan Tentara Darat Malaysia (TDM), yakni Pos Simenggaris, di Pulau Sebatik, Nunukan, dengan Seliku Malaysia. Di pos ini ada 48 personel, sama seperti di pos di Krayan, Nunukan.
Menurut Panglima, kondisi perbatasan darat saat ini di wilayah Kaltim dengan Sabah terus kondusif, belum ada temuan patok yang bergeser seperti kerap terjadi di Kalbar.
Mulai Minggu (1/4) perbatasan Indonesia-Malaysia diserahterimakan dari Batalyon 621/Manuntung kepada Batalyon 413 Kostrad yang bermarkas di Bandung, Jawa Barat.
Kebijakan ini menurut Subekti untuk memberikan pengalaman yang sama bagi semua satuan termasuk Kostrad.
"Ini juga sesuai UU 34 tahun 2004 tentang TNI bahwa pengamanan wilayah perbatasan merupakan tanggungjawab TNI, di AD tidak ada perbedaan antara tentara di kewilayahan maupun di pusat," jelasnya.
Batalyon Kostrad ini akan bertugas selama enam bulan. Sebelum berangkat ke perbatasan, prajurit mendapat pembekalan selama tiga bulan. Termasuk di dalamnya mengenai adat istiadat suku Dayak.
"Supaya mereka mengerti dan bisa maksimal melaksanakan tugasnya," kata Kepala Staf Kodam VI Mulawarman Brigadir Jenderal Sudjatmiko.
Pada 2013 mendatang, penjagaan perbatasan akan lebih ketat lagi dimana TNI sudah akan mulai mengaktifkan tank-tank Leopard dan heli tempur Super Cobra.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar