Rabu, 07 September 2011

Pendidikan di Perbatasan, Kemdiknas - TNI Kerjasama


Agus Suhartono dan Muhammad Nuh

Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E dan Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh, menandatangani Nota Kesepakatan untuk menjalin kerjasama bidang perluasan layanan pendidikan. Kerjasama ini dikhususkan untuk wilayah perbatasan, pulau-pulau terdepan, daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah pasca konflik dan daerah korban bencana alam.
Penandatangan kerjasama ini berlangsung di Ruang Hening, Gedung Sudirman, Mabes TNI  Cilangkap, Jakarta, Rabu (07/09). Kesepakatan itu didasari oleh keinginan bersama untuk mewujudkan sinergitas antara Kemdiknas dan TNI dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan upaya mewujudkan ketahanan nasional serta percepatan pembangunan sesuai program yang telah ditetapkan oleh pemerintah menuju kemandirian bangsa yang maju dan unggul di berbagai bidang.

Cakupan dari kerjasama ini meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan nonformal, pembinaan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan layanan khusus, kebahasaan, penelitian dan pengembangan, serta pengembangan sumber daya manusia pendidikan.

Secara khusus, TNI akan membantu dalam pembangunan dan rehabilitasi sekolah serta menjadi tenaga pengajar. "Jumlah tentara kita di perbatasan sangat banyak, misalnya di Papua dan Kalimantan masing-masing ada 1.500 tentara atau di Timor Leste ada sekitar 800 tentara. TNI akan mengoptimalkan peran tentara di perbatasan untuk mendukung pemerataan pendidikan. Jadi kami pakai tenaga yang sudah ada," ujar Panglima.

Sementara itu, Mendiknas, Mohammad Nuh mengatakan, pada tahun ini akan dibangun 21.000 ruang kelas baru (RKB), sedangkan pada 2012 ditargetkan pembangunan 150.000 RKB. Keberadaan TNI di seluruh pelosok negeri akan memberi manfaatan yang luar biasa, tidak hanya untuk membantu pembagunan infrastruktur tapi juga penelitian bersama.

"TNI ada di seluruh wilayah, tidak ada sejengkal pun wilayah di Indonesia tanpa TNI. Di sisi lain, seluruh manusia Indonesia harus mendapat layanan pendidikan. Maka dengan kebutuhan itu dan keberadaan TNI, keduanya klop," ujar Nuh.

Untuk pendidikan menengah, selain membangun sarana dan prasarana kerja sama ini juga akan difokuskan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, membina tata kelola dan proses pembelajaran, menyelenggarakan pendidikan karakter bangsa dan bela negara, serta penguatan pembinaan kualitas jasmani peserta didik, penanganan bencana dan pasca bencana.

Direktorat Pendidikan Menengah Kemdiknas akan bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, sampai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi bersama, serta melaporkan pelaksanaan program-program tersebut.

Sementara untuk pendidikan tinggi, kerja sama ini akan digiring untuk melakukan penelitian sains dan teknologi pertahanan, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kapasitas, dan berbagi sumber daya manusia. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas juga bertanggung jawab merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan teknologi pertahanan.

Selanjutnya, dibuat juga kesepakatan untuk Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yaitu pemasyarakatan bahasa, penelitian kebahasaan di wilayah perbatasan, dan penamaan pulau-pulau terluar di wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI).

Selain itu, ada juga kesepakatan untuk mengembangkan enkulturasi empat pilar kebangsaan melalui penelitian, pengembangan, dan kurikulum, serta memberikan bantuan teknis pembelajaran khususnya konten-konten cinta tanah air dan wawasan kebangsaan.

TNI akan membantu pelaksanaan program layanan pendidikan dari tiap-tiap unit utama sebagai bentuk pengabdian dalam mendukung program pemerintah khususnya pembangunan bidang pendidikan.

TNI akan bekerja sama dengan tiap-tiap unit utama menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan, melakukan koordinasi untuk pelaksanaan masing-masing kegiatan yang telah disepakati.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar