8 Februari 2012, Jakarta: Pengadaan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) yang disebut-sebut berasal dari Israel ternyata telah dilakukan sejak 2006. UAV ini merupakan kebutuhan Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI. “Pengadaan itu sudah kita mulai sejak 2006. Kita akan membeli satu paket tapi jumlah persisnya saya lupa,” kata Sekjen Kementerian Pertahanan (Kemhan) Marsekal Madya TNI Eris Herryanto usai menghadiri pertemuan Menhan RI dengan delegasi US-ASEAN Bussiness Council di Kemhan Jakarta, Rabu (8/2).
Eris mengakui proses pengadaan UAV ini tergolong lama. Karenanya Kemhan akan melakukan langkah-langkah strategis untuk mempercepat pengadaannya. Menurut dia, salah satu penyebab lambatnya pengadaan ini adalah belum ditetapkannya anggaran pengadaan tersebut. “Sekarang akan kami percepat (pengadaannya). Kami akan memotong penyebab kelambatan yang sebagiannya karena penetapan anggaran. Kami tidak bisa menandatanani kontrak jika tidak ada penetapan anggaran,” jelas Eris.
Eris menuturkan, UAV ini merupakan kebutuhan Bais TNI. Tapi karena merupakan alat utama sistem senjata (alutsista) wahana udara, pengadaannya diserahkan pada TNI AU sebagai operator. Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama TNI Azman Yunus menyatakan pengadaan UAV ini baru diajukan pada Kemhan. “Belum ada proses yang berjalan. Kami masih menunggu Kemhan. Yang pasti sudah ada program untuk pengadaan PUNA itu,” kata Azman.
Kemhan Pastikan Beli PUNA dari Filipina
Kementrian Pertahanan memastikan pengadaan PUNA dari Kital Philippine Corp. Indonesia tinggal melakukan pembayaran uang muka untuk pengadaan pesawat intai tersebut.
“Kita tinggal bayar uang muka. Baru mereka memproduksi dan datang ke Indonesia,” kata Sekjen Kementerian Pertahanan (Kemhan) Marsdya TNI Eris Herryanto usai menghadiri pertemuan Menhan RI dengan delegasi US-Asean Bussiness Council di Kemhan Jakarta, Rabu (8/2).
Sebelumnya pengadaan UAV ini disebut-sebut dari Israel. Sebagian anggota DPR RI menolak karena Israel dianggap kerap melakukan pelanggaran HAM. Eris meminta masyarakat tidak mempersoalkan hal tersebut, karena dalam prakteknya teknologi saat ini bersifat global.
Dia mencontohkan teknologi panser Anoa buatan PT Pindad yang bermesin buatan Perancis. “Jadi kita tidak bisa bilang itu buatan mana. Yang pasti kami membelinya dari Kital Filipina,” kata Eris. Saat ini Kemhan akan meyakinkan DPR terkait rencana pengadaan itu.
“Pengadaannya sudah pasti, tinggal meyakinkan Komisi I karena ada hal-hal yang harus disetujui oleh Komisi I,” katanya. Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma TNI Azman Yunus menyatakan pengadaan UAV ini baru diajukan ke Kemhan dan belum ada proses apapun.
Sumber: Jurnas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar