Tank Scorpion milik TNI AD. (Foto: Kostrad)2 Februari 2012, Jakarta: Modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) merupakan keharusan untuk dapat menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Namun, Presiden mengingatkan, jangan ada penggelembungan (mark up) dan kongkalikong dalam pengadaannya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan hal ini dalam pembukaan rapat terbatas kabinet bidang polhukam, di Kantor Presiden, Kamis (2/2) siang.
"Kita memberi ruang dan kesempatan kepada siapapun yang berbisnis di bidang pengadaan alutsista sebagaimana yang dulu terjadi, tetapi jalankan bisnis itu dengan baik. Jangan ada mark up, jangan lobi sana lobi sini, menggalang sana- menggalang sini, akhirnya harganya jadi berlebihan, negara dirugikan, jumlahnya berkurang sehingga kemampuan negara, kemampuan prajurit kita untuk bertempur berperang menjadi berkurang," Presiden SBY menegaskan.
Presiden meminta jajaran kabinet dan pimpinan TNI menjelaskan soal modernisasi alutsista ini secara gamblang kepada masyarakat. "Tidak keliru kalau masyarakat atau publik kita ingin tahu apa yang tengah dilakukan oleh negaranya, oleh pemerintahnya. Saya juga menganggap wajar dan perlu kalau kalangan parlemen atau DPR juga memandang perlu untuk melakukan pembahasan secara mendalam ataupun pihak-pihak yang lain," ujar Presiden.
Penjelasan soal modernisasi alutsista ini perlu disampaikan seterang-terangnya sehingga rakyat mengerti dan program tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. SBY memberikan contoh dengan mengatakan bahwa untuk menghadapi ancaman keamanan di negeri sendiri, negara tidak boleh lemah, dan tidak boleh jauh tertinggal.
"Sampaikan pula sudah lama kita tidak melakukan modernisasi dan pembangunan kekuatan yang memadai," Presiden SBY menambahkan. "Dengan demikian kekuatan bersenjata kita dalam hal modernisasi aludsista, perlengkapan dan peralatan yang lain memang tertinggal dibanding negara-negara lain."
Sumber: Presiden RI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar