Menteri Pertahanan Purnomo Yusgioantoro (kiri) berjalan bersama Menteri Perindustrian MS. Hidayat (dua dari kiri), diikuti Menteri BUMN Dahlan Iskan (dua dari kanan) usai sidang pleno kelima Komite Kebijakan Industri Pertahanan di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (6/3). Pemerintah menjelaskan tentang program kerja KKIP 2012, yaitu penyiapan regulasi industri pertahanan, penetapan kebijakan nasional terkait stabilisasi dan oprtimalisasi industri pertahanan, penetapan program dan menindaklanjuti penyiapan produk masa depan. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga memberi klarifikasi tentang isu 'mark up' pengadaan enam pesawat Sukhoi Su-30 MK2 buatan Rusia. (Foto: ANTARA/Rosa Panggabean/ed/NZ/12)26 Maret 2012, Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR Hayono Isman meminta rapat kerja Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dengan Menteri Pertahanan dan jajaran TNI dibuka untuk publik. Alasannya, aroma korupsi pembelian sejumlah alutsista sudah tercium oleh publik. "Saya akan minta rapat terbuka saja, biar publik juga bisa mengawasi. Karena dugaan korupsi pembelian sejumlah alutista sudah terdengar publik," ujarnya kepada Tempo melalui pesan singkat, Senin, 26 Maret 2012.
Hari ini, Senin, 26 Maret 2012, Komisi I DPR akan menggelar rapat kerja soal pembelian sejumlah alutsista dengan Menteri Pertahanan dan jajaran TNI. Pembelian sejumlah alutista memang ditenggarai bermasalah karena berbagai hal.
Soal pembelian sejumlah Sukhoi, misalnya. Dugaan penggelembungan pesawat canggih asal Rusia ini sudah santer terdengar di publik. Selain itu, pembelian tank Leopard oleh TNI Angkatan Darat juga mendapat tentangan karena dianggap tak sesuai dengan karakter geografis Indonesia. Demikian juga dengan pembelian kapal tempur bekas dari Brunai Darusalam jenis fregat oleh TNI Angkatan Laut.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pertahanan TB Hasanuddin masih menyatakan menentang pembelian Tank Leopard. Namun, ia melihat adanya gelagat Kemenhan dan TNI AD akan ngotot untuk membeli tank dengan artileri berat ini.
Ia mengatakan, "Dari aspek manapun tank ini tak sesuai dengan doktrin dan geografi Indonesia," ujarnya.
Purnawirawan TNI AD berpangkat Mayor Jenderal ini juga mengatakan bahwa tentangan juga akan dilakukan oleh para purnawirawan TNI AD. "Pernyataan saya juga diperkuat oleh para mantan jenderal TNI AD seperti Letjen Purn Kiky Syahnakri dan Jendreal Purn Hartono," ujar politikus PDI Perjuangan tersebut.
Sumber: TEMPO
Tidak ada komentar:
Posting Komentar